Singkawang Kota – Pemerintah akan kembali menyalurkan bantuan beras selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang sudah berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sehingga pantas dikatagorikan sebagai bencana sosial.
Kondisi ini juga yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo (Jokowi). Untuk itu, Presiden melalui sekretariat kepresidenan telah menyalurkan bantuan beras Presiden di antaranya kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 30 paket (@10 kg atau seluruhnya berjumlah 30 ton.
Sementara itu, untuk memperkuat manfaat dari bantuan Presiden tersebut, maka Pemprov Kalimantan Barat mengalokasikan tambahan bantuan dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) provinsi Kalbar yang sedianya akan disalurkan bersamaan dengan beras bantuan Presiden.
Melalui surat yang dilayangkan oleh Gubernur Kalimantan Barat kepada Bupati/Walikota se Kalimantan Barat, tanggal 9 Agustus 2021, perihal Penyaluran Bantuan Beras Presiden untuk Provinsi Kalbar. Gubernur Kalbar juga turut menegaskan bahwa melalui CPPD tersebut akan disalurkan sebanyak 84 ton masing-masing dalam kemasan 10 Kg.
Penyaluran beras bantuan untuk tingkat Kabupaten/Kota ini menjadi tanggung jawab Pemprov Kalbar yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalbar. Sedangkan penyaluran sampai ke masyarakat Penerima, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota. Gubernur Kalbar dalam surat tersebut juga meminta kepada Bupati/Walikota untuk mempersiapkan penerimaan dan penyaluran lebih lanjut agar benar-benar sampai ke masyarakat penerima.
Gubernur Kalbar juga mengintruksikan agar pelaksanaan penyaluran ke masyarakat Penerima agar dapat dilaporkan kepada Gubernur melalui Dinas Sosial Provinsi Kalbar yang dilengkapi dengan daftar penerima bantuan beras by name by addres (BNBA). (RN/ Nano/*)
