Berdebatlah, Para Calon Pemimpin Singkawang

by -1,503 views
bakal pasangan calon walikota singkawang 2024
Ilustrasi bakal pasangan calon Walikota Singkawang 2024. (Reaktifnews.com)

REAKTIFNEWS.COM, SINGKAWANG – Semakin mendekati Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Singkawang pada Rabu, 27 November 2024 mendatang, politik di Kota Singkawang saat ini makin terlihat seperti sinetron untuk ditonton, tetapi tak berisi. Pertemuan, sindiran masing-masing kubu pendukung di media sosial dan warung kopi, dan baliho sosialisasi mulai banyak dan memusingkan. Padahal, saat ini rakyat juga tengah menghadapi kesulitan karena harga-harga yang beranjak naik.

Sayangnya, para calon pasangan walikota Singkawang yang namanya sudah muncul dan mendaftarkan dirinya ke parpol tersebut termasuk dari hasil survei maupun pertemuan mereka tak memperdebatkan isu-isu yang dihadapi rakyat. Yang ada hanya tontonan tentang pertemuan-pertemuan politik, bahkan joget Tiktok. Kalaupun ada pidato singkat mereka usai mendaftarkan diri ke parpol yang membicarakan isu tertentu, seperti pembangunan infrastruktur, isinya juga tak lebih dari sanjungan pada sosok, bukan soal substansinya.

Barangkali ini disebabkan kita tidak dibiasakan untuk membincangkan gagasan, tetapi lebih melihat sosok, keturunan, dan status sosial. Pemikiran tidak diundang untuk dibicarakan. Bahkan, diam sering dianggap bijak. Selama puluhan tahun, pendidikan juga diberikan dengan cara ini. Sekolah mendidik murid-murid secara dogmatik dan satu arah; dari guru ke murid. Bukan pemikir kritis yang dijadikan tujuan pendidikan, melainkan penghafal dogma.

Bisa jadi, isu walikota incumbent atau petahana dua periode tak juga padam karena calon-calon walikota singkawang yang mulai unjuk gigi sebenarnya juga tidak juga membicarakan isu-isu konkret. Yang berhadapan dan harus membicarakan—paling tidak mengumumkan—isu-isu kebijakan sehari-hari hanya mantan Walikota Tjhai Chui Mie (TCM). Akibatnya, hanya Tjhai Chui Mie yang dianggap “mampu” menghadapi tantangan Singkawang. Para calon walikota lain diam saja, bahkan juga tak berani secara terbuka mengomentari kelalaian Walikota periode 2017-2022 tersebut untuk memadamkan isu dua periode ini.

Pemikiran tidak diundang untuk dibicarakan. Bahkan, diam sering dianggap bijak. Selama puluhan tahun, pendidikan juga diberikan dengan cara ini. Sekolah mendidik murid-murid secara dogmatik dan satu arah; dari guru ke murid. Bukan pemikir kritis yang dijadikan tujuan pendidikan, melainkan penghafal dogma.

Alih-alih mendobrak pola pikir lama tentang pemimpin berdasarkan sosok dan keturunan, partai politik justru memanfaatkannya untuk mendulang suara. Maka mereka memoles dan menunjukkan trah serta jaringan calon pemimpin. Sementara gagasan-gagasan dikantongi untuk ditentukan oleh elite partai masing-masing. Tak ada ruang luas untuk bernegosiasi di antara calon-calon walikota dengan elite partai karena merekalah pemegang tiket kekuasaan.

Sementara itu, aturan main pemilihan umum juga dibungkus sedemikian rupa untuk menghindari perdebatan mendalam dan terlalu lama karena dianggap sebagai pemicu konflik. Karena itu, kampanye program baru bisa diadakan mendekati hari pencoblosan. Dengan waktu yang tak banyak, kampanye lebih banyak diisi dangdutan dan joget bersama untuk membungkus ceramah satu arah dari juru kampanye. Kalaupun ada perdebatan calon walikota, formatnya lebih mirip pembacaan program yang diselingi dengan teriakan dan yel-yel pendukung ketimbang debat gagasan.

Celakanya, partai juga tidak merasa perlu untuk melakukan semacam konvensi internal partai atau apapun namanya yang bertujuan mendapatkan kader terbaik yang bisa mengartikulasikan pemikirannya tentang berbagai isu dan kebijakan konkret.

Padahal, bertikai tentang gagasan adalah elemen penting demokrasi. Sama halnya dengan kebebasan berpendapat sebagai lingkungan yang menumbuhkan (enabling environment) demokrasi. Kebebasan berpendapat masyarakat sipil tak boleh diberangus karena hal itu akan mematikan demokrasi. Demikian pula, perdebatan pemikiran elite politik harus ditumbuhkan untuk menghidupkan demokrasi.

Warga Kota Singkawang pastinya merindukan perdebatan tentang gagasan, bukan tentang sosok dengan silsilah keluarga dan jaringan sosial dan politiknya. Seorang pemimpin yang dipilih karena pikirannya akan memimpin kota ini secara kolektif untuk maju. Sebaliknya, seorang pemimpin yang lahir karena rekayasa dan polesan hanya akan memimpin gerombolan yang sedang bersiap mengisap sumber daya Kota Singkawang tercinta ini. (TIM-RN)

Editor: Topan
Sumber: Reaktifnews.com

No More Posts Available.

No more pages to load.