REAKTIFNEWS.COM – Ketua Umum Realestat Indonesia (REI) Joko Suranto mengatakan, siapa pun presiden yang akan memimpin Indonesia nanti, harus memahami pentingnya kepemilikan rumah sebagai salah satu indikator kesejahteraan. Dengan begitu, ujarnya, akan ada keberpihakan, baik dari segi kebijakan maupun solusi mengatasi hambatan industri perumahan/ real estat/ properti nasional.
“Kenapa? Karena masih ada hampir 20% masyarakat Indonesia belum punya rumah. Apalagi, tahun 2045 jumlah penduduk Indonesia diprediksi mencapai 234 juta orang dan 66%-nya akan tinggal di kota. Bayangkan kalau perumahan tidak dikelola, tidak direncanakan, tidak diintegrasikan oleh pihak-pihak yang mengurus kebijakan terkait itu,” ujarnya saat wawancara khusus CNBC Indonesia, Rabu (7/2/2024).
“Maka, akan jauh sekali, siapa pun presidennya, kalau mengatakan mereka peduli kesejahteraan. Karena apa? Salah satu indikator kesejahteraan adalah memiliki rumah layak huni atau hunian layak. Ketika tidak ada bicara mengenai bagaimana menumbuhkan atau mendorong masyarakat Indonesia bisa mengakses kepemilikan rumah, sebenarnya abai kebutuhan pokok Indonesia,” kata Joko.
Untuk itu, Joko punya ide original soal konsep yang bernama ‘Propertinomic’ sebagai solusi konkret soal perumahan, apa itu?
Dalam paradigma propertinomic, jelasnya, industri perumahan/ properti digerakkan dan menggerakkan 185 subsektor industri, yang kemudian akan berdampak pada bergeraknya perekonomian serta peningkatan pendapatan masyarakat. Karena itulah, imbuh dia, pemerintah seharusnya lebih menyadari peran industri perumahan (real estate) atau properti sebagai daya ungkit ekonomi Indonesia.
“Ada 185 sub-sektor industri yang akan panas duluan, bukan propertinya. Mulai dari industri kaca, besi, baja, dan sebagainya. Artinya, setelah itu akan ada peningkatan pendapatan masyarakat yang saat ini mungkin masih bagian dari kelompok yang belum punya rumah,” sebutnya.
“Kemudian, akan berdampak pada APBN semakin besar. Lalu, efeknya juga akan memberi dorongan pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) di masing-masing kabupaten/ kota. Kami dapat data dari Walikota Cilegon, di mana PAD-nya itu 55% disumbang sektor properti,” tukas Joko.
Di sisi lain, lanjut Joko, data backlog atau kesenjangan kepemilikan rumah di Indonesia saat ini masih berkisar 12,7 juta. Hanya berkurang sedikit dibandingkan hasil survei Susenas BPS tahun 2013, di mana data backlog kala itu mencapai 13,5 juta.
“Ini berarti, tak sesuai harapan Presiden Joko Widodo yang menargetkan ada 1 juta (penambahan baru kepemilikan rumah) setiap tahunnya,” kata Joko.
“Dari kondisi itu, tidak mungkin hasil akan beda jika caranya masih sama. Mulai dari penganggaran, dari kelembagaannya, dari sisi prioritas kebijakan. Karena itu kami mengajukan paradigma propertinomic, sebagai cara untuk mengungkit ekonomi,” pungkasnya. (***/tim)
