Singkawang, ReaktifNews — Direktur televisi pemerintah Aljazair dipecat usai menyiarkan kemenangan Maroko atas Portugal, skor 1-0, di perempat final Piala Dunia 2022, Sabtu (10/12) dilansir cnnindonesia.com,.
Maroko sukses ke semifinal setelah secara mengejutkan menekuk salah satu jagoan sepak bola dunia, Spanyol.
Direktur EPTV, Chabane Lounakel, dipecat sehari setelah siaran langsung laga Portugal vs Maroko pada perempat final Piala Dunia 2022 di televisi tersebut.
Siaran langsung laga Maroko itu tak terjadi sebelumnya selama kedua negara terlibat perseteruan. Terlebih, pemerintah Aljazair melarang setiap media di negara itu untuk memberitakan kemenangan Maroko di Piala Dunia 2022.
Kantor berita Aljazair, APS, melaporkan bahwa Nadir Boukabes menggantikan Lounakel sebagai Direktur Utama EPTV yang biasa dikenal sebagai televisi Aljazair.
Meski demikian, pemberitaan itu tak menyebutkan alasan pemecatan Lounakel, seperti dikutip dari Morocco World News.
Kontroversi ini pun bukan kali pertama Aljazair mempolitisasi olahraga.
Pada November, televisi Aljazair yang berbasis di Algerie TV2 memantik polemik setelah menyiarkan laga Maroko melawan Belgia di laga grup Piala Dunia 2022. Pasukan Singa Atlas saat itu menang 2-0 atas Belgia.
Pemecatan Lounakel pun menuai kritikan dari para pelaku media Aljazair. Salah satu yang mengkritik adalah media negara itu, Le Matin d’Algerie.
Media itu melaporkan sudah enam kali direktur televisi pemerintah itu diganti. Sebanyak tiga di antaranya bahkan langsung dicopot oleh Presiden Aljazair Madjid Tebboune.
Pemerintah Aljazair memang disebut-sebut berupaya mencegah pengaruh Maroko terhadap para warganya, termasuk di Piala Dunia 2022.
Sikap permusuhan tersebut setelah Alajzair memutuskan hubungan diplomatik dengan Maroko karena beseteru berebut perbatasan di Sahara Barat.
Sahara Barat merupakan wilayah di pantai Atlantik Afrika. Rabat menguasai 80 persen daerah ini, termasuk simpanan fosfat dan perairan penangkap ikan.
Maroko menyatakan Sahara Barat bagian wilayahnya. Mereka juga menawarkan otonomi yang menegaskan akan mempertahankan kedaulatan.
Namun, kedaulatan wilayah itu disengketakan Front Polisario, yang didukung pemerintah Aljazair. Kelompok ini telah berperang melawan pemerintah dari tahun 1975 hingga 1999 untuk menuntut referendum.
Pada Agustus 2021 lalu, kedua negara ini juga ribut usai kebakaran hutan besar melanda utara Aljazair dan menewaskan 90 orang.
Rabat menuding kebakaran itu didalangi gerakan kemerdekaan wilayah Barber dan Rabat.
Konflik semakin meruncing setelah Maroko memilih membuka hubungan diplomatik dengan Israel, negara yang dianggap Aljazair sebagai musuh. (*/net)
Editor|Redaksi
