REAKTIFNEWS.COM, SINGKAWANG – Program pembangunan infrastruktur selalu menjadi prioritas utama Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang pada semua periode Walikota Singkawang. Mulai dari periode Awang Ishak, Hasan Karman, Tjhai Chui Mie sampai rezim Penjabat (Pj) Walikota Sumastro.
Pembangunan infrastruktur di Kota Singkawang ini bertujuan selain untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan pastinya mewujudkan keadilan ekonomi secara merata.
Namun demikian, concern dalam hal memberikan kesempatan kepada para kontraktor lokal di Singkawang khususnya melalui proyek APBD serta sumber anggaran lainnya juga ternyata dirasakan berbeda oleh setiap periode kepemimpinan Walikota Singkawang.
Padahal, sangat penting memberdayakan masyarakat lokal dalam pembangunan infrastruktur di Kota Singkawang. Termasuk memberikan kebijakan yang membantu para kontraktor lokal Singkawang tersebut untuk memiliki kesempatan sama dalam proses pembangunan-pembangunan infrastruktur di Singkawang.
Semua kalangan jasa kontruksi lokal juga dipastikan memahami dengan jelas semua aturan main dunia kontruksi, namun Pemkot Singkawang saat ini juga harus punya kebijakan dan kebijaksanaan untuk menghidupi kontraktor lokal (Singkawang-red) tersebut.
Tidak semata-mata untuk menjalankan semua kegiatan dengan baik tanpa ada masalah, tapi juga misi memberdayakan masyarakat setempat, masyarakat lokal serta kontraktor lokal.
Disisi lain, selalu saja dijadikan alasan klasik oleh Pemkot Singkawang yakni kontraktor lokal Singkawang selalu kalah bersaing dalam tender dengan kontraktor daerah lain karena dinilai lebih berpengalaman. Padahal, para kontraktor Singkawang ini tidak kalah dalam berbagai aspek dengan kontraktor luar.
Kontraktor lokal Singkawang sesungguhnya memiliki kemampuan yang hampir sama di sisi permodalan, dari sisi peralatan, dari sisi lain-lain kualitas pengalaman dan sebagainya mereka memiliki itu. Tapi faktanya, kontraktor lokal selalu kalah karena memang dilakukan persaingan ketat secara administrasi.
Sudah cukup lama Indonesia merdeka dan apa yang menjadi stigma bahwa orang lokal itu tidak mampu harus disepakati bersama sudah harus ditinggalkan. Perlu dikedepankan adalah proses pembinaan, menghidupkan kontraktor-kontraktor lokal Singkawang sehingga suatu saat bisa menjadi kontraktor nasional.
Kapan lagi para kontraktor lokal Singkawang diberi kesempatan luas di kotanya sendiri. Istilahnya, “tiap tender, itu lagi itu lagi, dia lagi dia lagi pemenangnya”.
Sebagaimana diketahui, Sesuai dengan Perka LKPP Nomor 12 tahun 2021, bahwa pelaku usaha jasa konstruksi kualifikasi kecil pada provinsi/kabupaten/kota setempat dapat berpartisipasi dalam bentuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan mekanisme subkontrak untuk pekerjaan segmentasi besar, mekanisme subkontrak dan KSO untuk segmentasi menengah, serta dapat langsung mengikuti tender untuk segmen kecil. (RN-TIM)
