REAKTIFNEWS.COM, – Sejumlah fungsionaris DPP PKB akan menggelar muktamar tandingan di Jakarta. Rencana muktamar itu dilakukan karena muktamar ke-VI PKB di Bali dianggap tidak sah.
Sekretaris DPP PKB A Malik Haramain mengatakan, Muktamar PKB di Bali dilakukan secara tertutup dan menyalahi prinsip kaidah demokrasi serta cacat organisatoris.
“Muktamar PKB dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketenangan masyarakat dan wisatawan di seluruh Bali,” kata Malik dalam keterangan, Minggu (25/8/2024) dikutip dari okezone.com.
Malik menyebut, pengumpulan surat dukungan DPC PKB kepada Muhaimin alias Cak Imin untuk menjabat kembali sebagai Ketua Umum PKB diiringi ancaman pemecatan struktural.
Atas dasar itu, ia menyatakan Muktamar ke VI PKB yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center sesat, tidak demokratis dan hanya meneguhkan kepentingan syahwat politik Muhaimin.
“Mempertimbangkan keputusan tim panel dan seruan PBNU untuk tidak menyelenggarakan Muktamar di Bali, maka atas nama DPP kami menyelenggarakan muktamar pada 2-3 September 2024 di Jakarta,” terangnya.
“Menunjuk saudara Lukman Edy untuk mempersiapkan pelaksanaan muktamar dan melengkapi susunan kepanitian baik organizing committe maupun steering committee,” tutup Malik.
Sekedar diketahui, kisruh serta penolakan muktamar ke-VI PKB di Bali ini juga dapat dipastikan bakal berpotensi pada keabsahan B.1 KWK yang telah ditandatangani Muhaimin Iskandar selaku ketua umum PKB tersebut.
Form B.1 KWK dari PKB yang diketahui merupakan legitimasi dukungan resmi partai untuk mendaftar ke KPU ini dapat dipastikan patut dipertanyakan pula, sebagaimana rencana muktamar PKB tandingan di Jakarta pada awal September mendatang. (RN-TIM)
Editor: TWA
Sumber: okezone.com
