SINGKAWANG, REAKTIFNEWS.COM – Beberapa kalangan mengidentifikasi adanya kabar bohong atau hoax yang dihembuskan oleh Team Leader CSR Terminal dan Runway Bandara Singkawang Tjhai Chui Mie bersama Penjabat (Pj) Walikota Singkawang Sumastro terkait Bandara Singkawang yang dipastikan beroperasi pada 18 April 2024.
Kabar bohong atau hoax ini dinilai dapat menyudutkan atau mendiskreditkan citra masyarakat Singkawang sekaligus merusak nama Bandara Singkawang khususnya.
Praktisi hukum Singkawang, Ridha Wahyudi, mengemukakan, salah satu hoax yang beredar adalah penerbangan perdana di Bandara Singkawang dipastikan pada tanggal 18 April 2024 untuk rute Singkawang-Jakarta sebut mantan Wali Kota Singkawang 2017-2022 yang saat ini diketahui kembali mencalonkan diri sebagai bakal calon Walikota Singkawang periode 2024-2029.
Lebih parah lagi, kabar bohong itu juga turut didukung dengan lantang oleh Sumastro selaku Pj Wali Kota Singkawang saat ini yang menyebut akan dimulai rute penerbangan Singkawang Airport dengan rute Singkawang-Jakarta-Manado-Guangzhou kemudian Guangzhou-Manado-Singkawang-Jakarta kembali 18 April 2024.
“Sebagian besar warga Singkawang sangat bangga pasca diresmikannya Bandara Singkawang oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan menyusul kabar beroperasinya bandara 18 April dari mulut Sumastro dan Tjhai Chui Mie itu membuat warga sangat antusias dengan menginformasikan kepada keluarga, sahabat dan lainnya,” tegas salah satu advokat Peradi di Singkawang dua hari lalu, (19/4).
Selain itu, menurut Ridha yang juga alumni Brawijaya ini mengatakan bahwa fakta sesungguhnya yakni proyek Bandara Singkawang belum sempurna, tapi sudah digunakan demi sebuah pencitraan agar bisa dilihat oleh rakyat bahwa pemerintah Kota Singkawang melalui Pj Wali Kota Sumastro bersama Team Leader CSR Terminal dan Runway Bandara yang tak lain Tjhai Chui Mei mantan Wali Kota Singkawang yang kini kembali mencalonkan diri kembali sebagai Wali Kota Singkawang pada 2024 mendatang itu seolah telah bekerja untuk kemajuan Singkawang.
“Padahal semenjak ada pembangunan Bandara di Singkawang itu sudah kisruh sejak awal. Mulai dari pembebasan lahan hingga kemudian sempat bikin senang rakyat lantaran kepastian beroperasi dan akhirnya batal dengan alasan jalan utama masih belum jadi,” kata Ridha.
Ridha juga menyuarakan agar segala bentuk modus cashback lelang proyek kegiatan menyangkut Bandara Singkawang dalam bentuk corporate social responsibility diwaspadai. Selain sangat rawan konflik kepentingan, diskon proyek tersebut juga masuk dalam kategori gratifikasi.
“Okelah tujuannya bagus, bagaimana CSR digunakan untuk kebaikan masyarakat. Namun, dana CSR kecendrungannya di luar APBD tidak bisa dikontrol,” jelas Ridha.
Menurut Ridha lagi, jika anggaran yang digunakan oleh eksekutif tidak bisa dikontrol, maka sama saja mematikan fungsi DPRD yang memiliki peran budgetting, controlling serta legislasi. Selain itu, anggaran yang tidak bisa masuk dalam pengawasan dikhawatirkan akan memancing penyimpangan.
Turut dijelaskan pula oleh Ridha bawa legislatif tingkat daerah dan inspektorat sering kali mengalami kesulitan ketika harus melakukan pengawasan ataupun audit terhadap dana CSR. “Betul duitnya tidak dikantongi mereka (pejabat) tapi biasanya ada proses di sana (motif pemberian CSR),” tegas Ridha.
Ridha yang juga mantan anggota DPRD Kota Singkawang ini juga menyarankan agar Pemkot harus hati-hati dalam memanfaatkan dana CSR untuk Bandara Singkawang tersebut serta mendorong pihak KPK untuk masuk mengusut hal ini. “Alangkah baiknya CSR juga bisa dipertanggungjawabkan kepada publik,” pungkasnya. (TIM-RN)
Pewarta: Asri
Editor : Topan
COPYRIGHT @REAKTIFNEWS 2024
