Singkawang, REAKTIFNEWS.COM
Terpesona saat mengunjungi Seol Korea Selatan beberapa hari lalu dan sempat mengunjungi beberapa tempat wisata di Seoul, termasuk diantaranya Hanok Village yang merupakan sebuah perkampungan atau desa tradisional Korea yang berada di Seol dengan ratusan rumah tradisional Korea yang tertata resik dan apik membuat Pj Wali Kota Singkawang berdelusi untuk menjadikan Kota Singkawang layaknya Seoul dengan mengadopsi Hanok Village.
Sejalan tujuan ini, Pj Wali Kota Singkawang menerbitkan Intruksi Wali Kota Nomor : 400.7.15/1008/DINKESKB-P2P.B Tentang Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan. Intruksi tersebut dalam rangka menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian yang ditimbulkan oleh penyakit yang berbasis lingkungan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari prilaku beol sembarangan alias BABS.
Intruksi Pj Wali Kota ini ditujukan kepada Pokja PKP termasuk mulai dari jenjang Camat hingga masyarakat se Kota Singkawang.
Mantan anggota DPRD Kota Singkawang periode 2014-2019, Hariyanto S.H., melayangkan komentar agar Pj Wali Kota Singkawang jangan berdelusi berlebihan.
“Pj Wali Kota Singkawang lebih baik perbaiki jalur-jalur evakuasi di pusat kota yang dipakai tidak sesuai fungsinya itu. Itu adalah amanah dari Perda Ketertiban Umum Nomor 1 Tahun 2016. Lantas mana tinggi SK Wali Kota dengan Perda,” jelas bang Hari, Kamis (12/10/2023).
Hariyanto yang saat ini bertengger dikepengurusan PAN Kota Singkawang sekaligus Caleg PAN Nomor urut 4 pada Dapil Singkawang Tengah ini juga menegaskan akan mengirimkan data-data rill terkait Kota Singkawang berikut soal kinerja Pj Wali Kota ke pihak Kemendagri.
“Sebagi mantan anggota dewan jangan dikira saya tidak punya kolega di Kemendagri. Saya akan kirimkan data rill kota singkawang berikut kinerja Pj Wali Kota Singkawang ini ke Kemendagri,” tuturnya.
Hariyanto juga menyinggung soal turap ambruk di Kuala yang sampai saat ini belum tersentuh perbaikan pihak yang diduga merusaknya. “Itu awalnya dikerjakan oleh PUPR dengan anggaran APBD, untuk perusakan fasilitas umum ini kawan-kawan di legislatif juga jangan bungkam dong. Segera bersikap terkait realitas di depan mata kita ini,” tegasnya.
“Tidak perlulah pencitraan melalui intruksi ini dan itu. Seoul itu sudah selesai mengatur soal berak sembarangan, lantas ini baru mau ngatur orang berak dimana dan kemana. Memangnya orang singkawang ini primitif sehingga tidak bisa membedakan beol itu harus dimana,” pungkasnya. (Top)
