Penulis: Topan | Editor: Deny
Singkawang, ReaktifNews.com – Praktisi hukum Ridha Wahyudi menilai saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang punya begitu banyak media sosial dan aplikasi (gov-apps). Bahkan setiap dinas/instansi memiliki aplikasi mereka masing-masing, namun ironisnya aplikasi-aplikasi itu tidak beroperasi secara multi fungsi sehingga tidak efisien dan membuat boros anggaran Pemkot Singkawang.
“Mulai dari JDIH dan beberapa gov-apps pemkot lainnya itu jarang di update, jadi tidak efektif dan efisien. Buat apa buang ratusan juta untuk gov-apps yang tidak memberikan informasi detail dan tidak maksimal, itu dibayar dari duit rakyat lho,” tutur alumni kampus biru Brawijaya Malang ini, Senin (14/11).
Alumni kampus biru Universitas Brawijaya ini juga menyebut khusus soal aplikasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum alias JDIH Pemkot Singkawang bukanlah sesuatu yang baru, banyak daerah bahkan negara di dunia ini yang sudah menggunakan aplikasi pemerintah semacamnya.
Fungsi utama gov-apps adalah untuk meningkatkan nilai pelayanan pemerintah. Namun persoalan sejatinya bukan di flatform, namun pada pesan yang diproduksi apakah berhasil memberikan stimulus bagi publik internal ataupun eksternal untuk memanfaatkan pelayanan dengan lebih baik.
“Lantas anugrah Kota Konstitusi buat Singkawang itu apa tolok ukurnya. Apa karena Wali Kota surplus bikin perwako dan DPRD surplus bikin perda. Atau aturan bejibun itu memang dianggap telah sukses dikawal Satpol PP dan memberi dampak signifikan, toh faktanya tidak begitu yang kita alami,” ujar mantan anggota DPRD Kota Singkawang 2004-2009 Dapil Singkawang 2 ini.
Ridha Wahyudi menyarankan jika memang beberapa aplikasi penting yang rutin dibiayai dari uang rakyat melalui Pemkot Singkawang tersebut termasuk JDIH justru tidak efektif dan efisien lebih baik dilakukan shutdown atau ditutup.
“Tutup saja kalau tidak efisien dan bikin boros anggaran daerah. Jadi silahkan pemkot singkawang bikin intergovernmental connection saja, alias integrasi data yang disederhanakan dalam satu database. Saya pikir ini lebih efisien, efektif dan mengurangi risiko serangan cyber security,” pungkasnya.
