REAKTIFNEWS.COM, – Presiden Joko Widodo menyindir kepala daerah yang tidak menjalankan program pembangunan sesuai dengan arahan pemerintah pusat.
Hal itu ia sampaikan saat memberi pengarahan kepada 36 pj gubernur di ruang rapat Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Selasa (13/8/2024).
“Saya ingin sampaikan bahwa gubernur adalah ujung tombak penyambung antara daerah dan pusat, dan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur harus paham skala prioritas dan arahan kebijakan pemerintah pusat. Sehingga bisa mengawal, memonitor bupati, wali kota agar daerah bisa sejalan dan inline dengan pemerintah pusat,” ujar Jokowi sebagaimana dilansir siaran YouTube KompasTV pada Selasa.
“Utamanya yang berkaitan dengan prioritas-prioritas pembangunan strategis, jangan sampai pemerintah pusat ke utara, daerah ke selatan. Karena apapun prioritas dan arah pemerintah pusat betul-betul harus sejalan, betul-betul harus in line agar program yang ada betul-betul dukungan dari daerah itu nyata dan ada,” tegasnya.
Presiden lantas memberi contoh, program pembangunan waduk dan saluran irigasi primer dikerjakan oleh pemerintah pusat karena memerlukan biaya sangat besar.
Namun, untuk saluran irigasi sekunder dan tersier yang mencapai sawah-sawah masyarakat sebaiknya bisa dikerjakan pemerintah daerah.
“Tapi dalam kenyataanya ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam yang waduknya sudah (dibangun) tapi irigasi sekunder dan tersiernya untuk masuk ke sawah itu tidak ada,” ungkap Jokowi.
“Mestinya kalau seperti itu disampaikan (kepada) pemerintah pusat lewat gubernur jika tidak memiliki kemampuan membuat itu sehingga diminta pemerintah pusat untuk membantu,” katanya.
Kepala Negara lalu mencontohkan kondisi lain yakni saat pemerintah pusat sudah membantu membangun pelabuhan.
Tetapi, akses jalan menuju pelabuhan meski hanya 6 kilometer tidak kunjung diselesaikan pemerintah daerah.
Akibatnya, fungsi pelabuhan tidak berjalan maksimal.
“Tiap tahun tidak dikerjakan sehingga pelabuhan tidak berjalan dengan baik. Sebetulnya tidak apa-apa kalau enggak punya kemampuan ya tulis saja (meminta bantuan) pemerintah pusat. (Nanti) bisa diserahkan ke Kementerian PUPR,” tegas Jokowi. (Dian/ Ihsan)
Editor: TWA
Sumber: kompas.com
