REAKTIFNEWS.COM, SINGKAWANG – Sekretariat Wakil Presiden sebagai penanggungjawab melalui Menko PMK dijadwalkan pada tanggal 10-15 Juni 2024 bakal menurunkan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pusat yang terdiri dari perwakilan lintas Kementerian dan Lembaga yang terdiri dari para pejabat eselon 1 dan 2 tersebut akan meninjau langsung pelaksanaan Pemantauan Pengukuran dan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting 2024 di Kota Singkawang.
BKKBN pusat juga menyebut bahwa angka stunting di Kota Singkawang menurut data SSGI tahun 2022 adalah 23.5% sedangkan menurut data EPPGBM 2022 adalah 13.5%.
“SSGI adalah survei dengan blok sensus. Maka mohon dikawal apakah blok sensusnya representatif. Koordinasi antara walikota dan jajaran harus efektif, jangan sampai sampel hanya ada di kecamatan tertentu, tapi harusnya juga digunakan untuk menilai Kota Singkawang secara keseluruhan,” ujar Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) kepada newsroom reaktifnews.com, Selasa (11/6/2024).
“Sedangkan EPPGBM itu adalah real,” lanjutnya.
Sementara itu, Pj Sekda Kota Singkawang Aulia Candra beberapa hari lalu mengatakan terkait rencana kunjungan TPPS pusat tersebut bahwa Pemerintah Kota Singkawang akan menyiapkan 2 Posyandu yang nantinya sebagai lokasi pemantauan. Ia juga menegaskan akan membuka secara transparan hal-hal yang memang menjadi kendala dan kekurangan di lapangan.
“Nanti pada saat pemantauan tidak ada yang dimanipulasi, begitulah adanya di lapangan sehingga harapannya ada intervensi baik dari pusat terkait hal yang menjadi kendala di lapangan selama ini,” kata Aulia, Jumat (7/6/2024).
Pada saat yang sama, Suprayoga Hadi selaku Deputi II Setwapres mengatakan bahwa Kalimantan Barat masih menjadi provinsi yang mempunyai angka prevalensi stunting cukup memprihatinkan dan di atas rata-rata nasional yakni 24,5 % pada tahun 2023.
“Dalam pemantauan nanti kita akan turun langsung ke Posyandu di daerah, harapannya Pemda dapat mempersiapkan dengan baik. Sehingga dari sini bisa kita lihat sejauh mana komitmen Pemda dalam menekan stunting untuk kita laporkan kembali di pusat,” tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis pemerintah dapat menurunkan angka prevalensi stunting dari 37% pada 2014 menjadi 14% pada 2024. Hal ini disampaikannya seusai meninjau upaya penanganan stunting di Posyandu RPTRA Taman Sawo Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (11/6/2024) lalu.
Jokowi mengakui target penurunan angka prevalensi stunting sebesar 14% memang ambisius. Namun, ia ingin semua pihak bekerja keras mencapai target tersebut.
“Ya, namanya target. Kita memiliki target sangat ambisius dari 37 (persen) melompat ke 14 (persen). Ini ambisius banget tetapi memang kita harus bekerja keras mencapai target. Nanti akhir tahun kita lihat berapa,” ujar Jokowi kepada wartawan.
Jokowi menilai, permasalahan stunting di Indonesia bukan hanya urusan makanan saja, tetapi menyangkut urusan gizi, sanitasi, hingga lingkungan.
“Stunting ini kan tidak hanya urusan makanan. Urusan gizi juga menyangkut sanitasi, lingkungan dari kampung, lingkungan dari rukun tetangga (RT) juga berpengaruh sekali. Masalah air yang ada juga sangat berpengaruh terhadap stunting,” jelas Jokowi.
Seperti diketahui bersama dalam rangka menurunkan jumlah balita stunting, salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah adalah melalui Intervensi Serentak Pencegahan Stunting. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Wakil Presiden yang disampaikan pada Rapat Tingkat Tinggi Menteri yang digelar di Istana Wakil Presiden, 19 Maret 2024 sebelumnya.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kunjungan dan cakupan sasaran ke posyandu dan mendeteksi masalah gizi, serta memberikan edukasi pencegahan stunting kepada seluruh sasaran yang memiliki masalah gizi. (TIM-RN)
Editor: Topan
Sumber: Tim/Reaktifnews.com
