REAKTIFNEWS.COM, PONTIANAK – Upaya kolaboratif KPK RI dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) termasuk dan Kabupaten/Kota dalam rangka mewujudkan tata kelola Pemerintah Daerah yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel terus dilakukan.
Seperti halnya saat rapat koordinasi (rakor) pemberantasan korupsi terintegrasi sektor pelayanan publik serta Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) wilayah Kalimantan Barat, bertempat di Aula Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Selasa (7/5/2024).
Pj. Gubernur Kalimantan Barat dr. H. Harisson, M.Kes., dalam sambutan sangat menyambut baik kegiatan ini. Pj. Gubernur Kalimantan Barat secara tegas menyatakan dukungan dan komitmen terhadap program dan kegiatan KPK dalam pemberantasan korupsi secara terintegrasi di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
“Tidak ada keraguan bagi kami sesuai kapasitas yang kami miliki untuk secara tegas memberikan sanksi keras terhadap siapa saja yang terbukti melakukan praktek-praktek korupsi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada organisasi perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.” tegas Harisson.
“Saya meyakini bahwa seluruh Bupati/Walikota se-Kalimantan Barat juga memiliki sikap dan komitmen yang sama, tergambar dari capaian hasil MCP Nasional Tahun 2023 dimana 15 Pemda se – Kalimantan Barat mampu meraih nilai agregat 86,25%, yang menempatkan seluruh Pemda se-Kalimantan Barat berada pada zona Hijau dalam pemetaan hasil MCP Nasional Tahun 2023, khusus untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sendiri, Alhamdulillah berada pada Peringkat Ke 4 dari seluruh Pemda se-Indonesia dengan nilai 97,58% dan mendapatkan penghargaan Delta MCP Terbaik Tahun 2022-2023 Wilayah III. Semoga ke depan pencapaian yang baik ini dapat terus kita pertahankan dan kita tingkatkan,” jelasnya.
Dalam kegiatan ini selain dihadiri seluruh kepala daerah Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat (Kalbar), juga turut dihadiri beberapa instansi terkait diantaranya Kejati Kalbar melalui Asisten Pidana Khusus Bambang Yunianto, S.H., M.H., Polda Kalbar, perwakilan BPKP Kalbar, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalbar dan lainnya. (TIM-RN)
Penulis: Agung
Editor: Topan
