Singkawang, REAKTIFNEWS.com
Masyarakat sipil di kota Singkawang mengingatkan dan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tegas dalam menangani partai politik maupun kader yang mencuri start kampanye Pemilihan Legislatif 2024. Menurut Yudi, dua penyelengara pemilu tersebut jangan hanya gencar melakukan nota kesepahaman dengan berbagai pihak.
KPU dan Bawaslu juga diminta harus mengimplementasikan nota kesepahaman tersebut. “Jangan hanya sekadar di kertas tapi yang ditunggu adalah praktik dari implementasi dari nota kesepahaman dengan berbagai pihak tersebut, KPU dan Bawaslu sedang diuji saat ini,” ujar Yudi pada Minggu (04/6).
Yudi mengatakan demikian terkait kemungkinan adanya pihak-pihak yang memulai kampanye dini. Salah satunya dengan dalih melakukan sosialiasi pada penomoran rumah warga dengan secara terang-terangan oleh Susi Wu dan Sudiantono. Keduanya diketahui merupakan caleg petahana pada 2024 mendatang. Sebab menurut warga, hal itu masuk bagian dari kegiatan kampanye.
“Citra diri pun termasuk bagian dari kampanye. Khususnya di bagian frekuensi publik segala hal itu seperti hymne, mars tidak boleh ada penggunaan frekuensi publik untuk kepentingan membangun citra diri partai,” katanya.
Penyelengara pemilu terutama KPU kata Yudi, juga harus melakukan pembedaan atau kategorisasi dengan yang disebut sosialisasi dan kampanye. Hal ini agar partai maupun para caleg tidak berdalih bahwa apa yang mereka lakukan adalah sosialisasi dan tidak melanggar.
Sebab, berdasarkan PKPU tahapan Pemilu 2024, kampanye untuk parpol sendiri baru dilaksanakan 28 November 2023-10 Februari 2024. Begitu pun juga kampanye di media massa.
“Mereka harus tegas mengingatkan tetapi kalau ternyata dilanggar ya harus dilakukan penegakan hukum secara tegas supaya tidak ada pembiaran, karena mereka akan merasa tidak ada efek Jera yang dirasakan menemukan pelanggaran,” pungkasnya. (Top/RN)
