Lain Dulu Lain Sekarang, Sumastro Cs Dikabarkan Sudah Diperiksa Jaksa soal Kasus Pengelolaan Lahan Pasir Panjang Singkawang

by -7,222 views
peranjian pemanfaatan tanah pasir panjang singkawang
Foto - Tjhai Chui Mie, selaku Wali kota Singkawang periode 2017-2022 menandatangani perjanjian pemanfaatan tanah antara Pemerintah Kota Singkawang dan PT Palapa Wahyu Group Singkawang di aula kediaman Wali Kota, Rabu (28/7/2021) silam. (Media Center Singkawang)

REAKTIFNEWS.COM, SINGKAWANG – Tim Tipikor Kejaksaan Negeri (Kejari) Singkawang dikabarkan hingga detik ini, Kamis (30/5/2024) dikabarkan masih tetap melanjutkan penyelidikan dugaan korupsi pemanfaatan tanah antara Pemerintah Kota Singkawang dan PT Palapa Wahyu Group Singkawang.

Beberapa oknum pejabat Pemkot Singkawang juga telah menjalani pemeriksaan sekaligus dimintai kesaksiannya oleh Tim Tipikor Kejari Singkawang. Terbaru, Penjabat (Pj) Wali Kota Singkawang, Sumastro, selaku pucuk pimpinan Pemkot Singkawang saat ini juga dikabarkan telah diperiksa beberapa hari yang lalu setelah beberapa kali panggilan oleh pihak Kejari Singkawang selalu berhalangan untuk hadir.

Embrio Kasus Perjanjian HGB diatas HPL Pasir Panjang

Embrio kasus dugaan Tipikor hak guna bangunan (HGB) yang di atas tanah hak pengelolaan (HPL) Pasir Panjang Kota Singkawang yang masih terus dibidik Kejari Singkawang hingga 2024 ini bermula saat Tjhai Chui Mie selaku Wali Kota Singkawang periode 2017-2022 menandatangani perjanjian pemanfaatan tanah antara Pemerintah Kota Singkawang dan PT Palapa Wahyu Group Singkawang di aula kediaman Wali Kota pada Rabu (28/7/2021).

Saat itu, Tjhai Chui Mie menyebut perjanjian pemanfaatan tanah Pasir Panjang yang saat ini berbuah menjadi dugaan kasus Tipikor dilakukan untuk menunjang pariwisata di kota Singkawang. Dia menyebut bahwa pemerintah mendukung dengan memberikan dorongan supaya pariwisata di Pasir Panjang berkembang lebih baik lagi. Sehingga, bisa menjadi salah satu ikon destinasi wisata yang terbaik di kota Singkawang.

Tjhai Chui Mie berharap setelah penandatangan perjanjian saat itu dapat mendorong percepatan perencanaan pembangunan di masa pandemi COVID-19. Baginya, langkah perencanaan dan pembangunan yang cepat akan mengoptimalkan fungsi asset-aset pemerintah dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dalam rangka peningkatan PAD kota Singkawang.

“Semoga setelah penandatangan ini, segala bentuk perencanaan pembangunan dan fungsinya segera dibuat menyesuaikan zaman dan minat masyarakat lokal, dalam negeri, dan bahkan mancanegara. Di masa pandemi ini, pergerakan perencanaan dan pembangunan bisa diselesaikan dengan cepat, karena kunjungan wisatawan tidak begitu banyak.” kata Tjhai Chui Mie.

“Dengan adanya perjanjian ini, melalui dukungan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya bisa menciptakan hak guna bangunan (HGB) yang di atas tanah hak pengelolaan (HPL). Jadi, pengelolaan dalam waktu 30 tahun kedepan itu dimanfaatkan dengan baik. Jika, perencanaannya baik, tentu pengelolaannya juga akan baik.” Ujar kata Tjhai Chui Mie lagi.

Sementara itu, Direktur PT Palapa Wahyu Group Singkawang Sukartaji saat itu mengapresiasi dukungan Pemerintah kota Singkawang dimana selama 40 tahun lebih dirinya memperjuangkan pemanfaatan aset tanah ini.

“Selama 40 tahun lebih, saya berjuang untuk mendapatkan surat-surat itu. Ternyata, melalui Ibu Tjhai Chui Mie Wali Kota Singkawang dalam waktu kurang dari 1 tahun, hal-hal terkait pemanfaatan lahan ini bisa selesai,” katanya waktu itu.

Lantas, yang menjadi pertanyaan besar segenap pihak saat ini adalah, kenapa justru sekarang oleh Tim Tipikor Kejari Singkawang tercium aroma busuk dari perjanjian pemanfaatan tanah antara Pemerintah Kota Singkawang dan PT Palapa Wahyu Group Singkawang tersebut yang semakin hari kian menyeruak dan kian deras bergulir menjadi dugaan kerugian bagi daerah Singkawang? (RN/TIM)

Editor: Wahyudi, SH
Sumber: reaktifnews/Media Center Singkawang

No More Posts Available.

No more pages to load.