Singkawang, REAKTIFNEWS.COM
Kegiatan pelaksanaan evaluasi kinerja Triwulan IV (empat) Penjabat (Pj) Wali Kota Singkawang yang berlangsung selama 4 (empat) hari yakni mulai 30 November hingga 3 Desember 2023 di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta dinilai kalangan masyarakat sipil Kota Singkawang sangat tidak efektif.
Bahkan LSM Opini menilai keberangkatan sejumlah 43 pejabat Kota Singkawang untuk acara dimaksud ke Jakarta sesuai Nota Dinas dari Sekretariat Daerah Kota Singkawang Nomor: 900.1.3.3/371/Pem-A Tanggal 27 November 2023. Perihal: Permohonan Surat Perintah Tugas itu dinilai tak ubahnya mirip acara kenduri yang berujung pada pemborosan anggaran daerah.
Demikian dikatakan Dedi Suryadi Ketua LSM Opini Kota Singkawang, Kalimantan Barat, kepada kantor berita Reaktifnews.com pada Kamis (30/11/2023) di Singkawang.
“Kemendagri ini kok seperti ngajari yang gak bener. Apa memang harus keluar duit ratusan juta hanya untuk acara serimonial begitu? Kalaupun ada daerah yang mampu it’s ok, tapi ini Singkawang bos, stunting masih perlu diatasi perlu duit, banyak masalah di kota ini justru judulnya perlu anggaran semua,” tegas Dedi.
Lebih lanjut dikatakan Dedi bahwa acara pihak Kemendagri terkait Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Penjabat Wali Kota Singkawang di Jakarta tersebut sangat bertolak belakang dengan semangat yang dicanangkan justru oleh pemerintah pusat terkait tata kelola pemerintahan sebagai bagian revolusi industri 4.0 dalam mewujudkan e-government.
“Bukankah MenpanRB sudah keluarkan aturan yang mengatur soal naskah dinas elektronik. Bahkan diperkuat lagi Perpres tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik alias SPBE, jadi buat apa itu? Lantas apa perlunya pejabat Singkawang glondongan pergi ke Kemendagri ini,” ungkapnya.
Bahkan kata dia, di Kota Singkawang sendiri telah memiliki yang namanya Telemathics Control Management Room (TCM Room) yang sangat mumpuni untuk melakukan sebuah video conference atau acara tatap muka jarak jauh yang lebih optimal dan pastinya lebih efisien.
“Jadi fasilitas TCM Room itu buat apa dibikin mahal-mahal kalau sekedar untuk rapat evaluasi ke Jakarta para pejabat daerah harus perjalanan dinas naik pesawat lagi,” tukas Dedi.
LSM Opini Kota Singkawang menyebut setidaknya ada sekitar 43 pejabat Kota Singkawang yang berangkat untuk menghadiri Kegiatan Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Triwulan IV Pj Wali Kota Singkawang di Jakarta.
Beberapa nama pejabat tersebut yakni Sutiarno (Asisten Perekonominan Setda), Dwi Putra Sumarna (Plt. Kepala Bappeda), Siti Kodam Mariana (Inspektorat), Emy Hastuti (Kadis Lingkungan Hidup), Muslimin (Kadis Perdagangan), Widatoto (Kepala BKD), Darlina (Kadis Perpustakaan), Heri Apriadi (Kadis Parpora), Zulhiar (Kepala BKPSDM), Petrus Yudha Sasmita (Kadis Perhubungan), Bujang Sukri (Plt. Kepala Kesbangpol), Yasmalizar (Kadis Penanaman Modal), Asmadi (Kadis Pendidikan), Sutiyarto (Kadis Sosial), Achmad Hardin (Direktur RSUD Abdul Aziz), Rudi Burhan (Plt. Kadis PUPR), Deni Nirwansah (Wadir Umum dan Keuangan RSUD Abdul Aziz), Efi Megalazuarti (Sekdis Perkimta), Pilipus (Kasat Pol PP), Evan Ernanda (Kadis Kominfo), Dwi Yanti (Kadis Pertanian), Alexander (Kadis Kesehatan), Edi Prawoko (Kalak BPBD).
Nama lainnya yakni Lukas Suharyadi (Camat Singkawang Barat), Hasan Nasiruddin (Camat Singkawang Tengah), Awang Martin (Camat Singkawang Utara), Apriyanto (Camat Singkawang Selatan), Marolop Sianturi (Plt. Camat Singkawang Timur), Muhamad Heru (Plt. Sekdis Capil), Dian Ekatiwi (Kabid Pemerintahan BAPPEDA), Yeyen Yevijen (Sekretaris Inspektorat), Fahmizar Nazrullah (Kabis Perencanaan BAPPEDA), Momie Muljomintarno (Kabag Umum Setda), Antin Suprihatin (Kabag Pemerintahan Setda), Sukardi (Kabag Kesra Setda), Triwahdina Safriantini (Kabag Perekonomian Setda), Ruly Amri (Kabag Hukum Sekda), Dwi Satrio Sepriyanto (Analis Kebijakan Setda), Ayu Aynie Rachmanda (Perencanaan pada Bagian administrasi pembangunan Setda), Muhammad Rifky Desqoriansyah (Ajudan wali kota), Waspin Sijabat (Kabag Teknik Perumda Air Minum Gunung Poteng) dan Ya’saiful Anwar (Kasi Perawatan Perumda Air Minum Gunung Poteng).
“Apa perlu Mendagri mendatangkan pejabat Singkawang sebanyak itu. Ini acara evaluasi atau kenduri sih. Jujur, masyarakat Singkawang jadi miris mengetahui keadaan ini. Pak Mendagri yang terhormat juga kita minta harus menjelaskan urgensi kehadiran rombongan pejabat Singkawang ini,” pungkas Dedi. (top)
