REAKTIFNEWS.COM, SINGKAWANG – Budi Wijaya S.Ag, M.Pd seorang mediator dan mahasiswa fakultas hukum (STIH) Singkawang menyoroti pemberantasan korupsi yang terus dilakukan Kejaksaan Negeri Singkawang saat ini, salah satunya dalam kasus pemegang Hak Pengelolaan (HPL) Pasir Panjang di Sedau Singkawang Selatan, Kalimantan Barat.
Namun, di tengah berbagai upaya penegakan hukum yang dilakukan para jaksa di Kejari Singkawang tersebut, tidak menutup kemungkinan ada serangan balik dari tersangka koruptor.
“Serangan balik koruptor bisa bermacam-macam, bisa berupa menyerang karakter ke jaksa misalnya,” kata mahasiswa semester 4 dalam keterangannya, Rabu (7/2/2024).
“Kita mendorong Jaksa di Kejari Singkawang untuk konsisten meneruskan perjuangan memberantas korupsi, jangan mundur Bu Kajari dan Pak Jaksa karena tindak pidana korupsi menyengsarakan rakyat,” ujarnya.
Budi menyebut bahwa UUD 45 Pasal 33 sudah sangat jelas. Bumi, air dan kekayaan alam dikelola oleh negara. Harusnya pantai Pasir Panjang tidak menjadi komoditas bisnis berlebihan untuk kepentingan atau keuntungan segelintir pihak. Pantai, gunung dan alam indah di kota Singkawang anugerah, harus disyukuri dan dinikmati semua masyarakat Singkawang.
“Saya tidak habis pikir, masa orang mau mancing saja harus bayar lokasi masuk, emang ikan yang dipancing milik mereka”.
“Bagaimana pariwisata mau maju, gimana PAD mau meningkat jika masuk aja sudah 25 ribu per kepala, orang pasti mikir-mikir masuk. Coba masuknya dimurahkan atau gratiskan, otomatis fasilitas di dalam jadi bermanfaat. Efeknya pendapatan pengusaha meningkat, pajak masuk ke daerah. Asal betul-betul di setor ke kas daerah,” tandasnya.
“Coba kita berkaca dari pantai kuta Bali, mana ada pantai bayar. Tapi masyarakat dan pengusahanya bisa hidup karena pengunjung ramai,” terang Budi.
Selain mendorong penyelesaian kasus korupsi secara transparan. Budi juga mendorong kepada pemerintah atau calon kepala derah Kota Singkawang yang baru nantinya untuk berani mengambil kebijakan menggratiskan pantai-pantai sebagai aset bersama masyarakat kota Singkawang.
“Kita dukung Kejari Singkawang sekaligus mengingatkan para koruptor agar berhenti melakukan manuver yang merugikan upaya penegakan hukum yang sedang dilakukan. Kita juga mendukung wakil rakyat dan Wali Kota mendatang yang benar-benar memahami masyarakat Kota Singkawang,” pungkasnya. (top/yud)
