REAKTIFNEWS.COM
Kisah ini berlangsung pada tanggal 20 Mei 1998, di mana Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) Ginandjar Kartasasmita memimpin pertemuan menteri-menteri urusan ekonomi di gedung Bappenas, Jakarta.
Pertemuan tersebut diadakan setelah sejumlah pertemuan Ginandjar dengan menteri, jurnalis, dan pelaku bisnis pada pagi hari untuk membahas kondisi krisis ekonomi dan politik di Indonesia yang sedang dalam keadaan sulit, demikian menurut sumber Managing Indonesia’s Transformation (2013).
Pada pertemuan di Bappenas, Ginandjar membahas situasi ekonomi Indonesia dan menyatakan bahwa jika kondisi tersebut terus dibiarkan, akan menyebabkan kolapsnya Indonesia. Pernyataan ini mendapatkan dukungan hampir seluruh menteri yang hadir, kecuali Ary Mardjono, Menteri Negara Agraria/Kepala BPN.
Ginandjar kemudian mengumumkan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatan menteri di Kabinet Pembangunan VII yang baru dibentuk oleh Soeharto empat hari sebelumnya pada 16 Maret 1998. Keputusan ini disambut dengan dukungan serupa dari 14 menteri yang hadir, termasuk Akbar Tandjung, A.M Hendropriyono, Kuntoro Mangkusubroto, dan lainnya.
Para menteri yang mengundurkan diri menyampaikan surat pernyataan bahwa pembentukan kabinet baru tidak akan menyelesaikan masalah. Sikap ini membuat Soeharto sangat terkejut dan terpukul, karena tindakan ini di luar skenario yang sudah dirancangnya. Awalnya, Soeharto memiliki rencana membentuk Kabinet Reformasi dan mengumumkannya pada 21 Mei 1998. Namun, takdir membawa arah lain.
Dikutip dari Detik-detik yang Menentukan (2006), Wakil Presiden Habibie mencoba meminta para menteri agar tidak mengundurkan diri, tetapi mereka tetap pada keputusan mereka. Akibatnya, Soeharto yang tidak lagi mendapatkan dukungan dari para menteri dan petinggi MPR memutuskan untuk mengundurkan diri keesokan harinya.
14 menteri yang sepakat menarik diri dari Kabinet Pembangunan VII adalah:
- Akbar Tandjung (Menteri Negara Perumahan Rakyat)
- A.M Hendropriyono (Menteri Transmigrasi & Permukiman Perambah Hutan)
- Giri Suseno Hadihardjono (Menteri Perhubungan)
- Haryanto Dhanutirto (Menteri Negara Pangan & Holtikultura)
- Ginandjar Kartasasmita (Menko Ekuin)
- Kuntoro Mangkusubroto (Menteri Pertambangan & Energi)
- Justika Baharsjah (Menteri Pertanian)
- Rachmadil Bambang Sumadhijo (Menteri Pekerjaan Umum)
- Rahardi Ramelan (Menteri Penyelidikan & Teknologi)
- Subiakto Tjarawerdaya (Menteri Koperasi & Pengusaha Kecil)
- Sanyoto Sastrowardoyo (Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM)
- Sumahadi (Menteri Kehutanan & Perkebunan)
- Theo L. Sambuaga (Menteri Tenaga Kerja)
- Tanri Abeng (Menteri Negara Pendayagunaan BUMN)
Keputusan ini juga merupakan salah satu momen penting dalam sejarah politik di Indonesia pada era Reformasi 1998. (top/yd/tim/RN)
