REAKTIFNEWS.COM, SINGKAWANG – Seorang warga Singkawang, Heru, mengungkapkan soal pasangan calon kepala daerah di Singkawang khususnya yang berani dan diperkirakan mengeluarkan biaya 25-30 miliar rupiah untuk biaya pemilihan kepala walikota (pilkada) Singkawang 2024 harus diwaspadai dan perlu menjadi perhatian bersama.
Menurut Heru, biaya yang dikeluarkan salah satu paslon tersebut untuk bertarung di pilwako Singkawang juga diprediksi mencapai kisaran Rp 25 miliar hingga Rp 30 miliar.
“Taruhlah untuk ambisinya Rp 25 miliar tadi paling sedikit ya. Bahkan bisa Rp 30 miliar atau mungkin lebih untuk pemilihan walikota singkawang sekarang,” ujar Heru kepada newsroom Reaktifnews.com, Singkawang, Kalbar, Sabtu (31/8/2024).
Meski demikian, lanjut dia, uang tersebut tidak seluruhnya berasal dari kantong pribadi paslon. Heru mengungkapkan, adanya pihak sponsor atau pemodal untuk menyokong ongkos politik paslon dalam pilkada Singkawang.
“Ya mungkin dari kantong dia pribadi adalah walaupun tidak terlalu banyak. Akan tetapi kalau buat mengamankan partai, kampanye akbar, sosialisasi di media itu sudah menghabiskan berapa besar biaya. Kan tidak mungkin murah. Bahkan bisa miliaran juga ya,” ungkap dia.
“Pasti adalah sponsor dari pemodal yang (misalnya) punya bisnis di Singkawang. Nanti kompensasinya (dari kepala daerah terpilih) nanti bisa soal izin bisnis, dan sebagainya,” lanjut Heru.
Bahkan, menurut analisanya ada beberapa kepala daerah lain yang mengungkapkan kepadanya bahwa dua hingga tiga tahun setelah pilkada sulit menerjemahkan visi dan misi pemerintah pusat.
“Beberapa kepala daerah bilang jika setelah melaksanakan pilkada yakni sekitar dua hingga tiga tahun itu, APBD mereka sulit untuk terjemahkan visi misi pemerintah, karena anggaran habis. Ini akibat biaya politiknya tadi di awal keluar lumayan besar,” tutur Heru.
Heru lantas menggambarkan konstruksi APBD Singkawang yang minim dan setiap tahunnya lebih banyak diperuntukkan untuk biaya rutin.
“Kalau anggaran cuma buat bayar gaji dan sebagainya itu, rakyat Singkawang dapat apa nantinya. Ini harus dipahami mereka para petani, buruh, kalangan emak-emak dan orang Singkawang semua supaya tidak nyesal nanti. Kasihan anak cucu, ini kita berpikir jangka panjang dan realistis saja,” tuturnya.
Kondisi seperti ini berpeluang besar menyebabkan tindakan korupsi di kemudian hari untuk mengembalikan modal politik saat upaya serta ambisi harus menang di pilkada Singkawang.
“Bagaimana peluang korupsi tidak akan besar jika saat menjabat nanti hampir 70-75 persen habis untuk rutin. Tentu beda dengan calon paket hemat jika menang. Modal tidak banyak plus partai pendukungnya pun ya gurem gitu. Paket hemat ini pasti lebih realistis, pasangan ini pasti bisa berbuat banyak untuk masyarakat Singkawang,” pungkasnya. (TIM-RN)
Editor: TWA
Sumber: Newsroom reaktifnews.com
