ReaktifNews.com (Singkawang, Kalimantan Barat) – Kericuhan sempat terjadi ketika RT dan beberapa anggota masyarakat menolak pemakaman jenazah positif Covid-19. Penolakan pemakaman jenazah diduga Covid-19 ini terjadi di tempat pemakaman umum (TPU) di Desa Mungguk Periuk, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang.
“Sejumlah orang menolak jenazah anggota keluarganya dimakamkan di TPU Mungguk Periuk dengan alasan keterbatasan lahan pemakaman dan tidak sesuai protokol Covid-19,” kata Ketua LSM Fatwa Langit EM Abdurrahman Rahman ketika mendatangi kantor reaktifnews.com., Senin (28/6/2021).
Ia mengatakan fenomena memilukan kembali terjadi dengan berjatuhan korban akibat Covid-19. Bahkan lebih menyedihkan lagi manakala terjadi penolakan bagi jenazah korban Covid-19 yang semestinya tidak perlu terjadi dan telah dilakukan langkah-langkah antisipasi sebelumnya oleh Pemerintah Kota Singkawang.
“Ini realita miris yang terpampang di kota Singkawang. Wali kota selaku ketua gugus tugas Covid-19 harusnya sudah menyiapkan langkah antisipasi, termasuk menyikapi korban meninggal dunia akibat pandemi ini,” jelas Em Abdurrahman Rahman.
Menurutnya soal kejadian penolakan terhadap jenazah, secara kemanusiaan dinilai kurang baik. Namun demikian, dalam kejadian ini diakuinya pula bahwa Rahman serta pihak keluarga jenazah juga asal menuding negatif pengurus TPU setempat. “Dari sisi manusiawi jelas kita sangat menyayangkan kejadian begini. Pengurus TPU dan warga juga tidak kita salahkan sebab logis alasannya,” tuturnya.
Lanjutnya, alasan pengurus TPU dan warga yakni karena dalam dua minggu terakhir sudah lebih dari 7 jenazah korban Covid-19 yang dimakamkan di TPU Mungguk Priok. Tentu ini berbanding terbalik dengan cakupan luas lahan pemakaman di lokasi tersebut selain unsur kekhawatiran masyarakat sekitar terhadap Covid-19 ini.
Soal ketersediaan lahan dikatakan pula oleh Rahman bahwa di masa Wali kota Awang Ishak terdahulu pernah ada wacana pengadaan lahan pemakaman. Bahkan, biaya untuk pengadaan lahan pemakaman itu juga turut dibebankan kepada PNS di lingkungan Pemkot Singkawang dengan pemotongan gaji langsung kepada para PNS dengan besaran nominal bervariasi.
“Untuk makam khusus covid sepertinya memang di sini belum ada. Tapi jika dulu wacana untuk pengadaan lahannya pernah mencuat, bahkan ada pemotongan gaji pegawai untuk itu kebutuhan itu dengan nominal bervariasi. Lha, masalahnya kemudian mana makamnya sekarang,” jelas Rahman.
Kembali Em Abdurrahman mengharapkan seyogianya Wali Kota Singkawang harus segera bertindak, baik dalam pemantauan, pengobatan, pemberian bantuan kepada mereka yang menjalani karantina bahkan termasuk penyedian lahan pemakaman bagi jenazah korban Covid-19 di kota Singkawang.
“Saat-saat seperti inilah mestinya seorang pemimpin itu harusnya hadir. Tjhai Chui Mie selaku Wali Kota mesti bertindak cepat dan cerdas,” tegas Rahman yang juga selaku ketua harian Partai Golkar Kota Singkawang ini. (*/ Zul/ Top)
