Pemkot Singkawang Raih Penghargaan UKPBJ Proaktif Tahun 2024 dari Pemprov Kalbar

by -422 views
rindar prihartono
Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Harisson menyerahkan piagam penghargaan kepada Rindar Prihartono selaku Kepala UKPBJ Kota Singkawang, Rabu (10/7) di Pontianak. (reaktifnews)

REAKTIFNEWS.COM, SINGKAWANG – Pemerintah Kota Singkawang berhasil meraih Piagam Penghargaan dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), di acara Rakor Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa se-Kalimantan Barat tahun 2024 pada Rabu, 10 Juli 2024 di Hotel Ibis Pontianak.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat Harisson melalui Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Singkawang Rindar Prihartono atas pencapaian Pemkot Singkawang memenuhi kelengkapan atribut pada sembilan variabel (9/9) untuk mencapai Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Level 3 (proaktif).

Sembilan variabel (9/9) kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) tersebut yakni Proses (manajemen pengadaan, manajemen penyedia, manajemen kinerja), Kelembagaan (pengorganisasian, tugas dan fungsi), Sumber Daya Manusia (perencanaan SDM, pengembangan SDM) dan Sistem Informasi.

Dalam kesempatan tersebut Pj Gubernur Kalbar Harisson menekankan pentingnya pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan nasional, peningkatan pelayanan publik, dan pengembangan perekonomian.

Beliau meminta seluruh Kepala Daerah untuk mempercepat realisasi pengadaan barang/jasa dengan meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

“Tujuan utama rakor ini adalah untuk menyatukan persepsi dan meningkatkan komitmen dalam mengoptimalkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkualitas, akuntabel, efektif, dan efisien. Hal ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan perekonomian dan percepatan pembangunan daerah di Kalimantan Barat,” ujar Pj Gubernur Kalbar Harisson.

Sebagaimana diketahui, Keberadaan UKPBJ adalah transformasi penggabungan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang telah dimandatkan pembentukannya pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

Kematangan organisasi pengadaan merupakan salah satu indikator keberhasilan dalam pengembangan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien dan bebas korupsi.

Kematangan organisasi pengadaan juga merupakan salah satu agenda dalam rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi sesuai dengan Inpres No. 7 Tahun 2015 dan Inpres No. 10 Tahun 2016. (TIM-RN)

Editor: Topan
Pewarta: Yudi

No More Posts Available.

No more pages to load.