HUJAN yang mengguyur Kota Singkawang Kalimantan Barat pertengahan tahun ini, Sabtu (27/8/2022) kemarin dikategorikan sebagai curah hujan terekstrim selama tahun terakhir ini. Akibatnya banjir di sejumlah daerah di Singkawang cukup mereta meliputi lima kecamatan yang ada yakni Singkawang Barat, Singkawang Tengah, Singkawang Utara, Singkawang Timur maupun Singkawang Selatan.
Ancaman curah hujan yang ekstrim perlu dihadapi dengan penanganan yang ekstrim dan radikal pula. Kapasitas penanganan banjir saat ini dinilai belum memadai, padahal curah hujan ekstrim di awal tahun merupakan pertanda bahwa ini adalah the new normal (standar baru).
Kejadian pada Sabtu kemarin tidak mustahil akan terjadi dalam periode waktu dekat di masa mendatang yang salah satunya diakibatkan fenomena perubahan iklim dan tekanan penduduk yang semakin menguat dewasa ini termasuk di Kota Singkawang.
Secara akademis, resiko bencana (risk) bergantung pada besarnya ancaman (hazard) dan kerentanan (vulnerability) yang berbanding terbalik dengan kapasitas (capacity), baik kapasitas struktur, non-struktur, maupun regulasi dan tata kelola.
Dengan semakin tingginya ancaman bencana lewat curah hujan yang semakin ekstrim dan kerentanan wilayah Singkawang yang berada dibawah permukaan laut, maka kapasitas penanggulangan harus semakin besar.
Untuk itu, Pemerintah Kota Singkawang perlu memikirkan sekaligus menyiapkan peningkatan kapasitas penanganan bencana yang ekstrim dan radikal untuk menanggulangi banjir di Singkawang. Adapun yang dimaksud dengan kapasitas penanganan bencana ialah mencakup penanganan struktur, nonstruktur, regulasi, dan tata kelola.
Pemkot Singkawang selain melalui lembaga teknis yang dimiliki yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) juga perlu menggandeng pihak lain misalnya dari organisasi profesi perencana kota guna membuat formulasi langkah ekstrim yang diperlukan untuk meningkatan kapasitas penanggulangan banjir antara lain di bagian hulu dengan pembangunan waduk serta pembuatan sumur resapan.
Untuk meresapkan sisa air dari hulu misalnya, diperlukan pembangunan sumur resapan yang dapat menggunakan lahan-lahan kosong, sempadan ataupun halaman bangunan fasos fasum di bagian hulu Singkawang.
Di bagian tengah dan hilir, pembangunan terusan buatan (Sodetan) Sungai Singkawang mutlak harus segera dilakukan agar aliran air di Sungai Singkawang dapat terpecah mengalir ke laut dan tidak menumpuk dan terhenti di bagian Barat dan Tengah.
Di bagian tengah juga, sistem dan kapasitas drainase yang ada di Singkawang sudah tidak memadai lagi, karena itu harus ada water management system yang handal dan optimal. Water management system untuk mengalirkan air di system internal kota ini sangat penting. Semua drainase baik saluran drainase mikro lingkungan maupun drainase makro harus dibenahi sehingga terkoneksi dan dapat berfungsi dengan baik.
Termasuk pula pembangunan di daerah puncak maupun kawasan hulu tentu saja berdampak pada Penerimaan Daerah, perlu dipikirkan langkah insentif dan kompensasi yang jelas untuk moratorium pembangunan di hulu. Selaras peningkatan kapasitas non-struktur dan regulasi penataan kawasan hulu, dengan telah ditetapkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Singkawang beberapa waktu lalu meliputi pengendalian pembangunan di kawasan hulu, maupun insentif kompensasi pembangunan di kawasan meliputi kawasan hulu.
Terakhir, di tengah dan hilir disarankan untuk melakukan konsolidasi lahan maupun penertiban bangunan di sekitar aliran sungai, penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman yang berfungsi sebagai sebagai rainwater collecting/waterpark, seperti yang telah dilakukan oleh beberapa kota lain di Indonesia.
Kapasitas tata kelola perkotaan pun harus ditingkatkan ke Multi-level governance yang mengedepankan kerja sama lintas administrasi di Kota Singkawang. (RN-red)
