Singkawang, REAKTIFNEWS.COM
Penjabat (Pj) Wali Kota Singkawang Sumastro dinilai gagal membangun pola komunikasi yang baik setidaknya selama sembilan bulan sejak ia dilantik. Hal ini dikemukakan oleh salah seorang praktisi hukum kondang di Singkawang, Ridha Wahyudi, Selasa (3/9/2023).
Menurut dia, masyarakat Kota Singkawang pada awalnya berharap kehadiran Sumastro dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditinggalkan kepemimpinan sebelumnya.
Kemudian, menghadirkan dan menjalankan program-program yang dapat menekan angka stunting, menjaga stabilitas harga dan membangun ekosistem investasi yang ramah hingga akhirnya dapat menciptakan lapangan pekerjaan.
“Namun, bukan menyelesaikan masalah, malah sebaliknya. Saya menilai, ia kerap menjadikan “dosa-osa” masa lalu seperti defisit anggaran menjadi kambing hitam. Sedikit ada masalah, alasannya defisit. Jadi seakan dia memang tidak bisa berbuat apa-apa. Lantas hibah untuk Torsina Rp4,5 miliar itu kok lolos,” terang Ridha.
Ridha mencontohkan soal nasib para pedagang seperti yang ada di kawasan pasar Beringin misalnya. Bangunan lapak-lapak pedagang yang direncanakan dan telah dibangun pada kawasan terminal Bengkayang hingga saat ini tidak berfungsi, termasuk kesemrawutan Kota Singkawang semakin ketara.
“Coba lihat pasar itu kumuh, lapak dibuat cuma jadi pajangan. Sungai kotor, demam berdarah mewabah, stunting, harga kebutuhan pokok tidak terkendali. Masyarakat tidak butuh pemimpin yang hanya bisa melakukan aktivitas seremonial dan administrasi belaka, yang cuma melakukan kunjungan kerja sampai ke belanda, korea begitu buat apa,” jelas alumni Brawijaya ini.
Otomatis, kata Ridha, kegagalan Pj Wali Kota Singkawang Sumastro ini juga harus menjadi perhatian Fraksi di DPRD Singkawang yang sejak awal mengusulkan nama Sumastro.
“Fraksi-fraksi di DPRD ini harus ikut tanggung jawab atas kegagalan Pj Wali Kota Sumastro dalam menjalankan tugasnya. Ini harus menjadi perhatian Mendagri,” pungkas Ridha. (yud)
