PKB Singkawang Mau Gabung Siapa di Pilkada Singkawang 2024?

by -1,276 views
ketua pkb singkawang
Ketua DPC PKB Kota Singkawang, Abdul Mutalib alias H Dul. (RN-tim)

REAKTIFNEWS.COM, SINGKAWANG – Ketua DPC PKB Kota Singkawang, Abdul Mutalib yang tidak mencalonkan diri sebagai calon legislatif Kota Singkawang pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 saat dikonfirmasi bebrapa waktu lalu menyebut ingin fokus pencalonan pemilihan Walikota (Pilwako) Singkawang 2024.

Sosok yang akrab disapa Haji Dol ini diketahui pernah menjabat sebagai Wakil Walikota Singkawang Periode 2012-2017. Namun pada Pilwako periode 2017-2022 ia harus kalah di kursi Walikota Singkawang oleh Tjhai Chui Mie.

Terakhir ia menegaskan, jika terpilih sebagai Walikota Singkawang pada periode kedepan, akan fokus memajukan ekonomi, pertanian, pendidikan kesehatan dan infrastruktur Kota Singkawang. “Yang paling utama soal banjir,” tegasnya.

PKB Singkawang dengan perolehan 5 kursi di DPRD Singkawang pada Pileg 14 Februari 2024 lalu juga dipastikan tengah mempersiapkan diri untuk bisa memenangkan Pilkada di Singkawang pada gelaran Pilkada serentak 2024 mendatang.

Meskipun demikian, PKB sebagai salah satu poros kompetitor dalam Pilkada Singkawang kali ini juga masih membutuhkan paling tidak tambahan 1 kursi alias koalisi dari partai politik lainnya untuk bisa mengusung calon pasangan Walikota Singkawang 2024.

Pesan Cak Imin ke Bakal Cakada PKB, Singgung Fenomena Raja-raja Kecil

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menyampaikan pesan untuk Bakal Calon Pilkada yang mendaftar melalui PKB. Ada tiga pesan yang disampaikan Cak Imin.

“Yang pertama tadi, ketika demokrasi tidak berjalan baik mengakibatkan, menurunnya partisipasi dan keterlibatan semua pihak. Ketika keterlibatan semua pihak hampir pasti pembangunan tidak akan berjalan dengan cepat,” kata Cak Imin dalam sambutannya di Hotel Grand Sahid, Jakarta selatan, Kamis (2/4/2024).

Kemudian Cak Imin mengatakan harus ada perubahan soal pemimpin daerah yang relatif apatis saat mempunyai kewenangan. Dia khawatir akan berpengaruh dalam proses Pembangunan Daerah.

“Yang kedua, faktor yang harus kita lakukan perubahan adalah bahwa ketika kewenangan tersentralistik lagi, maka yang terjadi adalah daerah atau pemimpin daerah, atau kepala daerah menjadi relatif apatis. Inovasi kemudian menurun, gagasan-gagasan baru yang berbasis lokalitas ini juga mengalami penurunan inisiatif,” jelas Cak Imin.

“Semuanya menunggu berkah dari pimpinan-pimpinan pusat, inilah yang kemudian yang kita khawatirkan terjadinya pelambanan di dalam proses pembangunan daerah,” sambungnya.

Apalagi, lanjut Cak Imin, kewenangan Kepala Daerah ada yang diambil oleh Pemerintah Pusat terutama soal pengelolaan sumber daya alam. Hal itu, menurutnya, terjadi sentralisasi sumber daya alam yang pada akhirnya dikuasai segelintir orang dan pelaku dalam pengelolaan aset bangsa..

Cak imin mengatakan harus ada pembagian kewenangan untuk menumbuhkembangkan inovasi kepala daerah. Dia kemudian mengungkit fenomena yang terjadi di sekitar tahun 2000-an saat inovasi tumbuh subur dimana-mana.

“Malah waktu itu ada dua kategori yang cukup negatif yang pertama memang munculnya raja-raja baru di daerah, yang lebih dominan lagi. Kalau kita cek pemberitaan waktu itu para kepala daerah hobinya membangun kantor dan rumah dinas kepala daerah. Makanya dulu kalau kita lihat itu ‘wah rumah dinas Bupatinya itu megah-megah’,” lanjut Cak Imin.

“Nah tetapi di sisi yang lain, gairahnya itu luar biasa. Kompetisi untuk kesuksesan pembangunan masing-masing kepala daerah itu tinggi dan subur. Oleh karena itu, pada posisi yang kedua Inovasi dan kreativitas kepala daerah mutlak dibutuhkan agar sentralisasi tidak membebani inovasi daerah,” lanjutnya.

Ketiga, Cak Imin menyebut distribusi kekuasaan pusat dan daerah yang mutlak sulit di era sekarang, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya. Menurutnya, kolaborasi merupakan satu-satunya jalan di era ini.

“Karena itu, mau tidak mau harus melakukan sharing power, kolaborasi. Di era yang saya kira lebih populer disebut disrupsi ini, enggak ada jalan lain kecuali kolaborasi. Nah kolaborasi ini tidak mungkin sukses kalo hanya mengandalkan satu titik kekuasaan dan pemerintahan,” pungkasnya.

Seperti diketahui, PKB menggelar pertemuan dengan para bakal calon kepala daerah (Bacakada). Acara pertemuan ini dipimpin langsung Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Dalam pertemuan bertajuk ‘Ta’aruf Gus Muhaimin dengan Bacakada’ ini, Cak Imin mengungkapkan sudah bertemu dengan Bakacada yang mendaftarkan diri ke PKB untuk maju Pilkada 2024.

Sebagaimana diketahui, Sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa tahapan pendaftaran calon dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2024.

Pilkada tahun 2024 merupakan pilkada serentak nasional yang akan dilaksanakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdasarkan regulasi ini jika dihitung mundur maka masa pendaftaran calon Walikota dan wakil Walikota Singkawang tersisa kurang lebih 100 hari lagi.

Saat ini dinamika politik pilkada Singkawang telah mewarnai wajah media di Kota Singkawang. Percakapan terkait dengan pencalonan Walikota dan wakil Walikota menjadi bahan diskusi dan perbincangan masyarakat Kota Singkawang. (TIM-RN)

 

Sumber : Reaktifnews.com
Penulis : Asri
Editor : Topan

No More Posts Available.

No more pages to load.