Singkawang, REAKTIFNEWS.COM
Penjabat (Pj) Walikota Singkawang, Sumastro, menyampaikan visi “Singkawang Cemerlang 2045” dalam forum konsultasi publik mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Singkawang tahun 2025-2045.
Sumastro menekankan lima misi pembangunan jangka panjang, termasuk SDM yang unggul, ekonomi yang inklusif, penataan kota yang berkualitas, transformasi tata kelola pemerintahan, dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
“Yang kemudian dari lima misi itu dibagi ke dalam empat periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan arah kebijakan dan sasaran pokok yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, ekonomi, kesehatan, lapangan pekerjaan, akses kewilayahan, kualitas pelayanan publik hingga daya saing daerah,” jelasnya, Kamis (11/1/2024) di Ballroom Hotel Mahkota Singkawang.
Forum Konsultasi Publik RPJPD di Singkawang dianggap sebagai langkah persiapan pemerintah setempat untuk rencana pembangunan daerah selama dua dekade ke depan.
“RPJPD merupakan suatu perencanaan strategis yang disusun Pemerintah Daerah untuk mengarahkan dan mengatur pembangunan kewilayahan dalam jangka waktu 20 tahun,” katanya.
Sumastro berharap adanya masukan dan saran dari berbagai pihak untuk memperkaya dan memperbaiki substansi dokumen rancangan awal RPJPD.
“Dokumen ini sebagai landasan arah kebijakan pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan memperhatikan potensi daerah dan tantangan yang ada di Kota Singkawang sampai dengan tahun 2045,” katanya.
Presiden Jokowi Kaget, Rasio Lulusan S2 dan S3 Indonesia Kalah dengan Malaysia dan Vietnam
Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekagetannya terkait data rasio jumlah lulusan S2 dan S3 Indonesia dalam kaitannya dengan penduduk produktif. Jokowi menyatakan bahwa Indonesia kalah dibandingkan dengan Malaysia dan Vietnam, di mana rasio lulusan S2 dan S3 terhadap penduduk produktif mencapai lima kali lipat dari Indonesia.
“Saya kaget Indonesia di angka 0,45 persen. Negara tetangga kita, Vietnam dan Malaysia, sudah di angka 2,43 persen. Negara maju 9,8 persen. Jauh sekali,” kata Jokowi pada pembukaan Konvensi Kampus XXIX dan Temu Tahunan Forum Rektor Indonesia di Surabaya, Senin (15/1).
Menurut Jokowi, situasi ini seharusnya tidak terjadi, mengingat pentingnya memiliki sumber daya manusia unggul untuk bersaing secara global di masa mendatang. Untuk mengatasi hal ini, Jokowi berencana untuk mengumpulkan para menteri guna membahas permasalahan ini dan menyarankan agar pemerintah mengalokasikan anggaran untuk mengintervensi fenomena tersebut.
“Saya minggu ini akan rapatkan ini dan mengambil kebijakan, policy, untuk mengejar angka yang masih 0,45 persen,” ujar dia.
Jokowi menambahkan, “Enggak tahu anggarannya didapatkan dari mana, tetapi kita carikan agar betul-betul bisa naik secara drastis.”
Jokowi juga membagikan pengalaman hasil kunjungan kenegaraannya ke Amerika Serikat, di mana ia melihat dominasi mahasiswa China dan India di kampus-kampus teknologi, sedangkan jumlah mahasiswa Indonesia terbilang minim. Pendidikan tinggi dianggapnya sebagai modal penting bagi kemajuan negara berkembang.
“Saya kemudian berpikir, ‘Oh, inilah yang menyebabkan yang namanya China, Tiongkok, itu melompat maju di 20 tahun terakhir ini dan melampaui negara-negara yang sudah maju,” katanya. (top/RN)
