REAKTIFNEWS.COM, SINGKAWANG – Ada paradoks birokrasi, salah satunya, tercermin dari anugerah penghargaan Satya Lencana Karya Satya. Diberikan oleh Presiden sebagai simbol pengakuan atas dedikasi PNS, realitas pelaksanaannya seringkali bertentangan dengan prinsip penghargaan yang ideal.
Dalam dunia birokrasi Indonesia, terdapat sebuah penghargaan yang bernama Satya Lencana Karya Satya. Penghargaan ini lebih dari sekedar simbol kehormatan yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia. Dianugerahkan kepada para PNS sebagai bentuk pengakuan atas kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedisiplinan selama 10, 20, atau 30 tahun, penghargaan ini seharusnya menjadi puncak dari perjalanan karir seseorang.
Namun, realitasnya sering kali menunjukkan gambaran yang berbeda, menggambarkan aspek-aspek tertentu dari birokrasi yang mungkin perlu direnungkan lebih jauh.
Setiap tahun ada proses dimana biro kepegawaian meminta unit-unit kerja untuk mengidentifikasi calon penerima penghargaan. Ini merupakan sebuah langkah administratif yang wajar, tetapi pelaksanaannya terkadang tidak terasa tidak sejalan dengan prinsip penghargaan sejati.
Seorang pegawai, yang seharusnya dihargai atas jasa dan dedikasinya, harus mengambil inisiatif mengajukan diri untuk mendapatkan penghargaan ini. Bayangkan, setelah bertahun-tahun mengabdi, Anda harus mengangkat tangan dan berkata, “Saya layak mendapat penghargaan ini.”
Saat melihat rekan-rekan ASN Singkawang misalnya yang dengan penuh semangat mengurus berbagai persyaratan untuk mendapatkan penghargaan ini, kita mulai merenung. Bagi mereka, ini bukan sekadar penghargaan, tapi penegasan atas pengabdian mereka.
Tapi bagi kita, ada rasa ironi yang tak bisa diabaikan. Ini terasa lebih seperti sebuah formalitas administratif daripada pengakuan yang tulus.
Bukankah penghargaan yang sejati seharusnya merupakan pengakuan spontan atas kerja keras, bukan hasil dari usaha “mengajukan diri?”.
Pendekatan ini juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana birokrasi memandang penghargaan dan prestasi. Bukankah seharusnya penghargaan menjadi alat untuk mengakui dan mendorong kinerja yang baik secara otomatis?
Saat penghargaan harus diminta, bukankah ini menyiratkan bahwa sistem tidak cukup responsif atau proaktif dalam mengakui kontribusi individu?
Dalam mengevaluasi fenomena ini, kita dipaksa untuk mempertimbangkan lebih dalam tentang nilai-nilai yang dianut dalam sistem birokrasi kita. Apakah sistem ini mengutamakan pengakuan atas dedikasi dan prestasi nyata, atau lebih mengedepankan formalitas dan prosedur?
Ini bukan hanya soal pemberian penghargaan, melainkan tentang bagaimana kita sebagai suatu sistem, masyarakat, dan negara, memberi penghargaan dan apresiasi kepada mereka yang telah memberikan jasa mereka.
Akhirnya, Satya Lencana Karya Satya tidak hanya menjadi simbol kehormatan, tetapi juga membuka diskusi yang lebih luas tentang bagaimana kita sebagai bangsa dan masyarakat menghargai jasa dan dedikasi.
Melalui refleksi ini, muncul harapan bahwa birokrasi Indonesia dapat bertransformasi menjadi sistem yang lebih dinamis, responsif, dan adil – sebuah sistem yang benar-benar mencerminkan nilai dan semangat pengabdian. Semoga! (TIM-RN)
Editor: Wahyu
Penulis: Topan
