Reaktifnews.com (Sambas, Kalbar)
Sebanyak 40 Desa di Kabupaten Sambas akan di survey dan wawancara terkait pekerja migran perabatasan di antaranya adalah Kecamatan Galing, Kecamatan Sejangkung, Kecamatan Teluk Keramat, serta Kecamatan Sambas. Pelaksanaan survey tersebut di mulai pada Tanggal 27 Januari hingga 24 Februari 2021, selama 25 menit melalui pertanyaan input secara khusus oleh Dewan Pimpinan Cabang Serikat Buruh Migran Indonesia (DPC SBMI) Kabupaten Sambas, merancai survey dari Internasional Organitation Of Migration (IOM), United Natione Development Programme (UNDP), untuk mendapatkan gambaran besar mengenai kapasitas Desa dalam menanggapi dan menangani isu pekerja migran serta untuk mengetahui pandangan desa mengenai fenomena migrasi.
Sunardi, selaku Ketua DPC SBMI Kabupaten Sambas, menjelaskan terkait survey yang di gelar tersebut dirinya berharap agar survey yang di laksanakan bisa mendapatkan hasil, membantu indetifikasi kebutuhan Desa menyikapi isu-isu terkait pekerja migran perbatasan.
“Perundang-undangan yang ada melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sudah memberikan pengakuan terhadap wewenang dan peran penting Desa sebagai bagian dari pemerintahan,” paparnya.
Di katakan Sunardi, sebagaimana di ketahui secara khusus, bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran juga telah memuat peran Desa yang strategis dalam tata kelola migrasi.
Sementara itu, di jelaskan Sunardi, SBMI Sambas akan memastikan data-data personal dan informasi yang diberikan akan di rahasiakan dan di lindungi tanpa menyebutkan nama dan hanya akan digunakan untuk keperluan dafu survey serta penyusunan program.
“Selama survey ke Pemerintahan Desa, para petugas di lengkapi surat tugas resmi dari DPC SBMI Sambas. Kita berharap semua objek mau pun survey untuk bisa koperatif dan membantu suksesnya survey yang penyusunannya juga melibatkan badan program pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” harap Sunardi.
