REAKTIFNEWS.COM, SINGKAWANG – Dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar yang peruntukannya bagi nelayan terjadi di wilayah Singkawang, Kalimantan Barat.
Selain aksi ini ditengarai sudah berlangsung cukup lama, para “mafia” jenis solar bersubsidi untuk nelayan Singkawang ini juga bebas berkeliaran.
Hak nelayan direbut, bisnis ilegal solar bersubsidi untuk nelayan juga ternyata sangat menggiurkan untuk kembali diperdagangkan diluar ketentuan yang berlaku.
Ironisya, ada oknum yang diduga memperjualbelikan jatah solar nelayan di Singkawang ini dan telah merasakan nikmatnya cuan dari solar nelayan tersebut semenjak lama.
Hal tersebut juga sudah menjadi rahasia umum di kalangan sejumlah nelayan, namun tak ada yang berani melapor dengan alasan keamanan.
“Selisih harga beli dan jualnya per liter sangat lumayan bang,” ujar salah satu sumber yang minta namanya dirahasiakan karena alasan keamanan, Selasa (3/8/2024) kepada newsroom Reaktifnews.com.
Dia pun mengatakan pengiriman solar yang dibeli dari oknum pengepul tidak menentu dan biasanya setiap hari atau dilakukan setiap dua hari sekali.
“Tergantung stok, tapi jika lagi banyak maka setiap hari mereka bisa dapat 1 ton solar,” terangnya.
“Memang ada yang jual ke kapal nelayan. Karena kalau habis di SPBU nelayan kita juga belinya ke dia. Karena selalu ada stok solarnya,” jelasnya.
Diakui pula bahwa kuota solar nelayan hanya diperuntukkan bagi pemegang kartu nelayan. “Ya aturannya memang begitu, tapi kan terbatas, bahkan walau begitu buat nelayan juga sangat dibatasi,” pungkasnya.
Mulai 17 Agustus BBM Subsidi Nelayan Dibatasi
Sementara itu, menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menyatakan, pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar mulai berlaku awal September 2024.
Hal itu dia sampaikan usai menyambangi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Selasa (16/7/2024), dikutip melalui tribunnews.com.
“Enggak, September. 1 September lah. Tapi belum,” kata Trenggono kepada wartawan di Gedung Ali Wardhana, Selasa.
Trenggono menyampaikan, kehadirannya di Kantor Kemenko Perekonomian ini membahas mengenai pembatasan pembelian BBM bersubsidi khususnya untuk para nelayan.
Meski begitu, dia mengklaim untuk sektor KKP sendiri tidak ada yang berubah.
“(Pembatasan 17 Agustus untuk nelayan) Iya, itu tapi enggak ada yang berubah,” jelas dia.
Adapun untuk pembatasan BBM subsidi jenis Pertalite, kata Trenggono akan dibatasi untuk kendaraan tertentu. Sayangnya dia enggan menjelaskan secara rinci jenis kendaraan yang dimaksud.
“Ada pembatasan di kendaraan tertentu,” ucap Trenggono.
“Yang pasti nanti ke Pak Menko ya,” timpalnya.
Selain Menteri KKP, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pun tampak hadir di Kantor Kemenko Perekonomian. Sayangnya dia irit bicara menyoal pembatasan pembelian BBM subsidi ini.
“Nanti tanya sama Kemenko,” ujar Arifin.
“Bahasannya ya udah dibahas tinggal tanya ke Kemenko,” jelasnya. (TIM-RN)
Editor: Topan
Sumber: reaktifnews.com/ tribunnews.com
