Siapa Pemulus Korupsi HGB dan HPL Pasir Panjang

by -7,834 views
ilustrasi kasus korupsi HGB dan HPL Pasir Panjang di singkawang
(ilustrasi/reaktifnews.com)

REAKTIFNEWS.COM, SINGKAWANG – Mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Singkawang yang kini menjabat Pj Wali Kota Singkawang, Sumastro, diduga proaktif dalam perkara tindak pidana korupsi penentuan tarif pemanfaatan tanah untuk pariwisata atas pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) yang diberikan kepada PT Palapa Wahyu Group Singkawang diatas tanah berstatus Hak Pengelolaan (HPL) yang dimiliki oleh Pemkot Singkawang di Pasir Panjang.

Sumastro dan beberapa orang lainnya sebelumnya juga sudah dimintai keterangan dan kesaksiannya dalam perkara dugaan tindak pidana tersebut oleh Tim penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Singkawang.

Modus tipikor HPL Pasir Panjang di Singkawang

Selain tim penyidik Kejari Singkawang telah melakukan penggeledahan ke kantor BKD Singkawang beberapa waktu lalu, Sumastro juga diduga menginisiasi penyusunan Peraturan Wali Kota Singkawang (Perwako) pedoman pelaksanaan pemilihan mitra pemanfaatan barang milik daerah, dengan memasukkan ketentuan persyaratan di luar ketentuan Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan PP 27/2014 Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Diyakini pula beberapa oknum pimpinan tinggi di Pemkot Singkawang sengaja mengarahkan agar PT Palapa Wahyu Group Singkawang memenuhi persyaratan dalam proses yang seharusnya melalui tahapan lelang, namun dilakukan melalui penunjukan langsung. Dan, akhirnya memang PT Palapa Wahyu Group Singkawang itulah yang memenangkan investasi Bangun Guna Serah Pasir Panjang Singkawang.

Sebagaimana diketahui, dalam melakukan perjanjian penggunaan tanah, pemegang HPL memang memiliki hak (diskresi) untuk menentukan tarif penggunaan tanah kepada pihak swasta yang menginginkan suatu HGB diatas HPL.

Namun demikian, pemegang HPL dalam menentukan tarif penggunaan tanah-nya penting melibatkan konsultan yang dapat mengukur berapa tarif penggunaan tanah yang rasional yang dapat dikenakan kepada pemegang HGB, sebab pemegang HGB juga perlu diberikan suatu perlindungan hukum terhadap tindakan pemegang HPL yang dapat semena-mena dalam menentukan tarif tersebut.

Selain tarif penggunaan tanah, maka yang perlu diperhatikan dalam peralihan HPL ke HGB adalah adanya “uang pemasukan” yang juga perlu dibayar oleh pemegang HGB ke negara. Artinya, uang pemasukan tersebut lahir bersumber dari undang-undang yang dimana jumlah yang harus dibayarkan telah ditentukan oleh undang-undang.

Uang pemasukan ini diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang diantaranya (a) PP 40 tahun 1996, (b) Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 dan (c) Permen Agraria/Kepala No. 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada yang ditetapkan tersangka oleh Kejari Singkawang dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Hal lain yang patut diduga yakni terjadi “aksi” suap di penerbitan pembahasan reperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut yang kini kasus itu “menjalar” ke masalah Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Guna Bangunan (HGB) pantai Pasir Panjang di Kota Singkawang.

Sebab, semenjak bekas Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie (TCM) memberi ‘lampu hijau’ atas perizinan, permasalahan itu sampai saat ini masih berlanjut khususnya di masalah hukum.

Sementara itu, atas dugaan tindak pidananya boleh jadi Kejari Singkawang menjerat para tersangka nantinya dengan sangkaan Pasal 5, Pasal 12 huruf e, Pasal 11, Pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (TIM-RN)

Editor: Topan
Sumber: Reaktifnews.com

No More Posts Available.

No more pages to load.