Singkawang Sekarang, dari Relokasi PKL hingga Penertiban Parkir

by -712 views
lalu lintas dan parkir di singkawang 2024
Kondisi parkir dan lalu lintas di ruas P. Diponegoro Singkawang, Senin (1/7). (Foto: Oryzae Yudha Syahputra)

REAKTIFNEWS.COM, SINGKAWANG – Pemerintah Kota Singkawang per 1 Agustus 2024 akan melakukan penertiban terhadap pengendara yang tidak disiplin mematuhi rambu parkir dan lalu lintas.

Untuk itu mulai 1-31 Juli 2024 pihak Dinas Perhubungan Singkawang bakal melakukan patroli sekaligus sosialisasi kepada masyarakat pengendara kendaraan bermotor, diantaranya melalui pamflet, spanduk maupun himbauan tertib lalu lintas di Singkawang.

Pihak Dinas Perhubungan juga menyebut bahwa dimulai 1 Agustus mendatang bagi siapapun yang masih melanggar bakal dilakukan beberapa tindakan tegas berupa pengempesan sebagian atau seluruh kendaraan, penguncian ban kendaraan, penderekan hingga tilang.

Pemkot Singkawang mengakui upaya penertiban terhadap pengendara yang tidak disiplin mematuhi rambu parkir dan lalu lintas ini dilakukan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (KAMSELTIBCARLANTAS).

Hal tersebut sesuai Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum, dan Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dalam Wilayah Kota Singkawang.

Regulasi Parkir Perlu Dibenahi

Warga Singkawang Agus (43), Senin (1/7) menekankan permasalahan parkir tidak bisa diselesaikan dengan cara penindakan hingga pemidanaan. Ia menilai, penyelesaian masalah parkir di Kota Singkawang harus diikuti penyelesaian akar masalah yang baik. Ia hanya menilai, penindakan dan pemidanaan hanya akan membebani aparat dan tidak menyelesaikan masalah secara permanen.

Menurut Agus, penyelesaian masalah tidak bisa dengan pendekatan otoritatif. Justru pemerintah yang selama ini lebih terlihat lepas tangan, seharusnya bisa melakukan pendekatan kombinasi antara partisipatif berbasis komunitas dan koordinasi serta distribusi tanggung jawab yang jelas.

Setidaknya ada dua hal yang bisa dilakukan. Pertama, regulasi perparkiran jelas harus diperbaiki dengan pengaturan kewajiban, kewenangan dan pembagian tanggung jawab yang lebih jelas di antara para pihak terkait penyelenggaraan perparkiran.

Pengaturan ini tidak hanya berkutat pada urusan pendapatan. Pemerintah juga harus melakukan sosialisasi dan menyediakan informasi yang jelas terkait keseluruhan penyelenggaraan perparkiran dan masyarakat, bukan hanya pengumuman tarif naik.

Kedua, pemerintah perlu mengatur penyelenggaraan perparkiran berbasis komunitas secara baik. Selama ini dengan berbagai alasan, di luar badan-badan usaha pengelola perparkiran yang sah, ada juga banyak pihak dan kelompok masyarakat yang terlibat dan berpartisipasi secara tidak sah dalam penyelenggaraan perparkiran.

Bagaimana parkir ini bisa ditertibkan jika regulasi tidak menjangkau mereka? Maka, perihal parkir ini harus diatur pelembagaan, perizinan maupun pembinaan serta pengawasannya dan semua itu basisnya kelurahan misalnya.

“Uang parkir itu bukan uang yang jatuh dari langit sekadar untuk mengisi kas daerah. Setiap penerimaan pemerintah yang berasal dari masyarakat harus kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan pemerintah yang lebih baik,” jelasnya.

“Terkait perparkiran, ya tentu saja ini juga menyangkut jaminan keamanan, ketertiban umum dan terbebas dari segala bentuk pungutan liar. Pemerintah daerah harus berbagi peran dan tanggung jawab dengan melibatkan institusi-institusi lain dalam urusan ini,” pungkas Agus. (TIM-RN)

Editor: Topan
Pewarta: Akmal

No More Posts Available.

No more pages to load.