Singkawang, REAKTIFNEWS.COM
Tahun 2023 kini sudah memasuki fase penghujung. Selama satu tahun terakhir, pemerintah Kota Singkawang mengalami berbagai dinamika, terutama masalah pengelolaan pemerintahan.
Pada tahun yang sama, pimpinan tertinggi Kota Singkawang yakni Penjabat Walikota (Pj) Sumastro juga kembali diperpanjang pada 17 Desember 2023 lalu. Lakon pemerintahan pun kembali dinamis.
Alarm Stunting Berdering
Pada September 2023, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI Hasto Wardoyo mengatakan bahwa terjadi kenaikan stunting di Singkawang yakni dari 22,3% menjadi 23,5%.
“Stunting di Singkawang memang ada kenaikan dari 22,3 persen menjadi 23,5 persen. Saya minta teman-teman di lapangan juga fokus dengan pengukuran,” ungkapnya saat menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Singkawang 2023, Rabu 6 September 2023.
Alarm stunting yang berdering menjadi pertanda genting bagi Kota Singkawang. Hal ini bukan sekedar soal asupan gizi dan minimnya ilmu gizi dari sebuah keluarga, melainkan problem sistematis, yang salah satunya dipicu oleh faktor ekonomi.
Standar toleransi maksimal stunting menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yaitu dibawah 20 persen. Sementara yang ditargetkan oleh pemerintah yakni agar prevelensinya turun menjadi 14 persen pada 2024.
Ada Dugaan Korupsi di Singkawang
Pada Desember 2023, Kepala Seksi Penerangan Hukum, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat (Kalbar) Pantja Edi Setiawan mengatakan, berdasarkan data Kejati Kalbar pada tahun 2023, Bidang Pidana Khusus (Pidsus) telah berhasil melakukan 16 penyidikan kasus korupsi.
Dari jumlah tersebut, Kejati Kalbar juga berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar 3,6 miliar rupiah.
Sementara khusus di Kejaksaan Negeri (Kejari) Singkawang saat ini jika merujuk dari data dari Kejati Kalbar tersebut, tengah berlangsung 2 penyidikan kasus korupsi di Kejari Singkawang.
Anomali Masa Pj “Baik-Baik Saja”
Mahasiswa dan elemen masyarakat lain di Kota Singkawang menggelar demo di seputaran gedung DPRD, Senin 6 Oktober 2023. Demonstrasi atau unjuk rasa ini juga mejelaskan keadaan anomali terkait pemerintahan di masa Pj. Walikota Singkawang dengan berbagai prestasi penghargaan yang didapat selama menjabat.
Mereka yang berdemo terdiri dari perwakilan KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia), PMI (Pemuda Muslim Indonesia), perwakilan dari UT (Universitas Terbuka), dan STIT (Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiah) Kota Singkawang.
Tuntutan mahasiswa dan elemen masyarakat tersebut menyoroti soal usulan perpanjangan calon Penjabat Walikota oleh DPRD Kota Singkawang agar tidak mengusulkan kembali Pj. Walikota Singkawang Sumastro.
Dalam tuntutan lain, disebutkan pula oleh pengunjuk rasa yang tergabung dalam Elemen Singkawang Peduli yaitu dalam menentukan pilihan Pj. Walikota yang akan datang, dengan catatan orang yang dipilih mempunyai kredibilitas dan kemampuan serta dedikasi yang berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku maupun berakhlak ketuhanan yang Maha Esa serta tidak tercela.
Pada Desember 2023, kembali elemen masyarakat yang tergabung dalam Himpunan Masyarakat Singkawang (H-MAS) kembali melakukan protes. Kali ini mereka memprotes soal desain pembangunan pagar Kantor Walikota Singkawang dengan simbol/lambang etnis tertentu dan mendesak Pj. Walikota agar membuat desain pagar Pemkot Singkawang dengan lambang resmi Pemkot Singkawang.
“Sebagai kaum terdidik, dan mulai melek dengan dinamika global maka apa yang terjadi hari ini sangat kami sesalkan. Kecemasan kami tidak semata untuk hari ini, tapi juga masa yang akan datang nanti,” kata anggota PMI Singkawang, M Sukri.
Sementara itu, ragam masalah Kota Singkawang lainnya juga menjadi catatan bersama dan perlu dibenahi. Sebut saja soal banjir, kebersihan, kesehatan, pertanian hingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Bahkan yang tak kalah penting yakni menjaga kondusivitas daerah ditengah suasana Pemilu 2024.
Hal tersebut merupakan pekerjaan rumah bagi Pj. Walikota Singkawang Sumastro usai diberikan perpanjangan masa jabatannya hingga 2024 mendatang. (top/rn/yd)
