Singkawang, REAKTIFNEWS.COM
Dikdik Suratno Nugrahawan, Pj Wali Kota Cimahi, dicopot jabatannya. Pencopotan itu disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat rapat koordinasi pengendalian inflasi 2023.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mencopot Dikdik Suratno Nugrahawan dari jabatan Pj Wali Kota (Walkot) Cimahi. Dikdik dinilai tak mampu menekan inflasi dan menurunkan harga beras di wilayahnya.
“Saya sudah berkali-kali menyampaikan pada Kota Cimahi, inflasinya tinggi, berasnya naik tidak turun-turun,” kata Tito, saat rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun 2023 yang disiarkan melalui YouTube Kemendagri, Senin (9/10/2023).
Tito menyampaikan sudah berkali-kali mengingatkan inflasi di Kota Cimahi tinggi. Tito mengatakan inflasi terus tak terkendali di Cimahi. Padahal, katanya, Cimahi merupakan daerah penghasil cabai.
“Saya sudah berkali-kali ingatkan, tidak juga terkendali padahal dikelilingi daerah penghasil cabai,” ujarnya.
Dikdik Suratno Nugrahawan dicopot dari jabatannya sebagai Pj Wali Kota Cimahi. Surat pencopotan itu dikeluarkan pada Sabtu (7/10/2023) lalu.
“Saya minta untuk diganti dan sudah diganti dan sudah saya tanda tangani hari Sabtu lalu dengan wali kota baru,” ujar Mendagri Tito Karnavian.
Pj Wali Kota Singkawang Kapan Dicopot?
Lantas, publik Kota Singkawang bertanya-tanya, akankah Sumastro selaku Pj Wali Kota Singkawang juga bernasib sama. Pasalnya penilaian publik terhadap kinerja Pj Wali Kota Singkawang Sumastro justru dianggap lebih buruk dari Dikdik Suratno Nugrahawan di Cimahi.
Setidaknya ada tiga indikator yang ditekankan oleh Kemendagri untuk dibenahi di Singkawang terkait inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrem justru dirasakan masyarakat Kota Singkawang tidak kunjung membaik, malah sebaliknya ketiga hal yang harus difokuskan tersebut semakin memburuk.
Sebut saja satu contoh, soal kemiskinan Ekstrem di Kota Singkawang. Hal ini kondisi dimana kian hari masyarakat di Kota Singkawang semakin lemah bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.
Padahal soal kemiskinan ekstrem dan stunting telah ditegaskan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Presiden meminta pemerintah daerah (pemda) untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga mencapai target 0 persen pada tahun 2024 mendatang. Pada tahun 2022, kemiskinan ekstrem di Indonesia masih berada pada angka 2 persen dan 14 provinsi berada di atas angka nasional.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Indonesia Tahun 2023, di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (17/01/2023) lalu.
“Semuanya sudah ada datanya, artinya targetnya siapa, sasarannya siapa, sudah ada semuanya. Penanganannya seperti apa, juga saya kira saya sudah tidak usah menyampaikan lagi. Intervensi apa yang harus dilakukan, semua pemda sudah tahu apa yang harus dilakukan,” ujar Presiden.
Sementara khusus untuk stunting di Kota Singkawang dari data terakhir diketahui bahwa Kota Singkawang mengalami kenaikan dari 22,3 persen menjadi 23,5 persen. (Top)
