ReaktifNews.com (Singkawang, Kalimantan Barat) – Paraktisi hukum Kota Singkawang Ridha Wahyudi mengatakan kepada reaktifnews.com, Wali Kota Singkawang sebaiknya mundur saja jika tidak mampu menyelesaikan hal sepele. Khususnya berkaitan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) atau buku Tema yang pada kenyataannya tetap diperjualbelikan hingga saat ini kembali mencuat dan jadi keluhan orang tua siswa.
“Makanya saya bilang, kewenangan ini sepenuhnya ada pada wali kota. Jika memang wali kota tidak mampu atau masa bodoh atau pura-pura tidak tahu, sebaiknya mundur saja dari jabatannya,” tegas Ridha, Jumat (16/7/2021).
Lebih lanjut dikatakan olehnya, informasi dari pihak dinas Pendidikan Kota Singkawang menyatakan bahwa buku LKS memang tidak dapat dibeli dan bahkan diadakan melalui dana BOS atau pengadaan dinas Pendidikan. Hal ini disebabkan buku tersebut sememangnya tidak memenuhi standar sertifikasi pusat.
“Makanya ini jadi aneh, kenapa mesti buku ini tetap dipaksakan untuk jadi pilihan utama pemberian materi belajar mengajar di sekolah-sekolah,” tuturnya.
“Jika memang pihak dinas atau sekolah ini takut ada masalah menggeratiskan buku-buku itu dengan memakai dana BOS, saya siap mendampingi sebagai advokat dalam proses hukumnya nanti. Bahkan saya pastikan gratis, alis mereka enggak perlu keluar duit bayar pembelaan saya nanti,” jelas alumni Brawijaya ini.
Dijelaskan Ridha, secara hirarki kepala sekolah lebih tunduk kepada Dinas. Sementara dinas tunduk kepada Wali Kota selaku pimpinan pemerintahan. Artinya, polemik LKS ini sangat mudah dihentikan jika Wali Kota langsung tegas dan memberikan sanksi baik kepada dinas maupun ke kepala sekolah yang masih main-main soal pendidikan ini.
“Soal LKS alias buku Tema ini saja pemkot singkawang belum mampu cari jalan keluarnya. Bahkan penggunaan dana BOS dalam situasi normal dan di tengah kondisi pandemi sekarang juga anehnya tetap saja sama ludesnya. Mereka itu mesti paham, ini orang tua siswa pada menjerit,” terang Ridha, Jumat (16/7/2021).
Ia juga menegaskan hal ini merupakan beban bagi orang tua. Saknsi tegas sebelumnya pernah diambil oleh kepala daerah di daerah lain yakni Wali Kota Bandung dan Depok yang langsung memecat kepala sekolah yang terbukti tetap maksa dan mempasilitasi jual beli buku tidak standar (LKS) alias buku Tema tersebut.
“Jika memang pihak dinas atau sekolah itu takut ada masalah menggeratiskan buku-buku itu dari dana BOS, saya siap mendampingi sebagai advokat dalam proses hukumnya nanti. Bahkan saya pastikan gratis, alis mereka enggak perlu keluar duit bayar pembelaan saya nanti,” jelas alumni Brawijaya ini.
Dia berharap polemik LKS ini segera diakhiri terlebih dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini. “Dana BOS itu harusnya dapat disisihkan untuk buku tema itu. Kepolisian dan kejaksaan juga kita dorong, segera memeriksa penggunaan dana Bos tahun 2019 dan 2020,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt Kadis Pendidikan Singkawang, Asmadi saat dihubungi menyatakan pihaknya tengah mencari solusi atas permasalahan buku LKS atau buku Tema siswa yang kembali mengundang polemik di kota Singkawang ini. (*/ reaktifnews/ Nano)
