ReaktifNews.com (Singkawang, Kalbar) – Walikota Singkawang Kalimantan Barat, Tjhai Chui Mie, dalam acara Gebyar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Tahun 2020 mengakui bahwa tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi kita semua. Adanya pandemi Covid-19 yang mewabah secara global tak terkecuali melanda Singkawang telah mengganggu semua sektor, paling terdampak adalah sektor ekonomi.
“Salam sehat bagi kita semua, tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi kita semua. Pandemi Covid-19 secara global tak terkecuali melanda Singkawang yang kita cintai ini. sektor paling terdampak yakni ekonomi. Namun kita tidak boleh bergeming, kita bangsa besar. Dibentuk alam dan keadaan hingga jadi bangsa berkarakter kuat, mental pejuang, sehingga saya yakin kita bisa melaluinya,” ungkapnya di Balairung Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang, Senin (21/12/2020).
Dalam kesempatan tersebut juga Walikota Tjhai Chui Mie mengingatkan perlunya gotong-royong, termasuk bersinergi dalam membangun kota Singkawang. Dalam banyak langkah dan kebijakan, telah banyak yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapai situasi ini. Khusus untuk pemulihan ekonomi terkait pajak daerah misalnya, diakui WalikotaTjhai Chui Mie bahwa Pemkot Singkawang telah memberikan kebijakan berupa relaksasi pajak hotel, restoran dan hiburan kepada seluruh wajib pajak serta penghapusan denda PBB -P2 di kota Singkawang.
Meskipun demikian, Walikota Tjhai Chui Mie kembali menekankan bahwa pajak daerah adalah sumber utama didalam membiayai pembangunan dan kontribusi masyarakat berupa pajak sangat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di kota Singkawang.
“Saya mengajak, kepada seluruh warga kota Singkawang ayo taat bayar pajak. Bergotong-royong dalam pembangunan, kontribusi yang saudara berikan sangat berarti bagi kemajuan kota Singkawang. Terima kasih sebesar-besarnya kepada wajib pajak yang telah taat dalam membayar pajak. Pajak untuk kita, Kita untuk Singkawang, Singkawang Hebat, Pasti ke Singkawang,” tuturnya.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Singkawang, Zulhiar, menuturkan bahwa salah satu wujud pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah tujuannya sumber-sumber penerimaan bagi daerah dan dapat digali sesuai potensi masing-masing. Kewenangan daerah tersebut, diwujudkan dengan memungut pajak daerah dan retribusi daerah yang di atur dalam UU No: 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
“Ditengah pandemi ini BKD tetap optimis. BKD terus melakukan langkah-langkah diantaranya pembenahan administrasi teknis, kebijakan mendorong pemulihan ekonomi di dunia usaha khususnya usaha mikro, kecil dan menengah,” katanya.
Zulhiar juga tidak menampik bahwa tahun 2020 merupakan tahun yang sangat berat bagi BKD Singkawang. Pandemi Covid-19 berdampak hampir kesemua sendi-sendi perekonomian Kota Singkawang, ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode Oktober tahun 2020 dibanding periode yang sama 2019. Realisasi PAD Oktober 2020 Rp.119,8 miliar dibanding tahun 2019 diperiode yang sama yakni Rp.127,2 miliar.
“PAD kita pada triwulan III tahun 2020 minus Rp.7 miliar atau 6%,” terangnya.
Namun demikian, upaya BKD khusus dalam pencapaian target penerimaan PBB-P2 Tahun 2020 adalah sebesar Rp.6 miliar dengan capaian realisasi sampai tanggal 18 Desember 2020 adalah Rp.6,3 miliar atau 106,2% dan melampaui target yang telah ditetapkan. Disampaikannya pula bahwa memang untuk target penerimaan PBB-P2 tahun 2020 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan bentuk rasionalisasi atau mempertimbangkan kondisi masyarakat yang terdampak pandemic Covid-19.
“Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan PBB-P2 antara lain kondisi sosial ekonomi yang terdampak atas pandemic Covid-19. Termasuk belum validnya basis data wajib pajak PBB-P2 serta partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk membayar maupun mendaftarkan PBB atas bumi, tanah serta bangunan yang mereka miliki dirasakan masih rendah. Termasuk akses jangkauan pelayanan wajib pajak di pinggiran kota,” katanya.
Dalam hal ini, BKD Singkawang secara simultan berupaya membenahi basis data wajib pajak melalui kegiatan pemutakhiran data dan salah satu bentuk inovasi yang kami lakukan adalah dalam bentuk layanan jemput pajak pada loket kelurahan dengan pilot project pada 7 Kelurahan di kota Singkawang. BKD Singkawang juga terus berinovasi dalam rangka memudahkan wajib pajak dalam upaya peningkatan PAD.
Adapun inovasi yang sedang dibangun antara lain aplikasi Sistem Informasi Pajak Daerah (Sipadah), aplikasi monitoring dan sistem transaksi secara online untuk memantau wajib pajak hotel termasuk restoran dan huburan secara real time. Aplikasi SIM BPHTB atau E-BPHTG, termasuk pula layanan mobil jemput pajak daerah atau LAMORA, merupakan langkah BKD Kota Singkawang khususnya guna meningkatkan layanan kepada masyarakat hingga masyarakat tidak lagi terbebani biaya transportasi.
Sebagaimana diketahui, realisasi penerimaan PAD Kota Singkawang tahun 2015 Rp.97 miliar, tahun 2016 menjadi Rp.103 miliar dan tahun 2017 meningkat Rp.130 miliar, tahun 2018 Rp.131 miliar serta di tahun 2019 kembali meningkat menjadi Rp.164 miliar. Dampak pandemi Covid-19 terhadap PAD terlihat pada realisasi semester I tahun 2020 terhadap semester I tahun 2019, disini terjadi pertumbuhan PAD Singkawang -13,55%.
Memasuki triwulan III 2020, Pemkot Singkawang menerapkan new normal di kehidupan sehari-hari atau perubahan kebiasaan baru untuk menjalankan aktivitas seperti biasa, namun tetap selalu menerapkan protokol kesehatan. Dimasa new normal, ekonomi Singkawang beranjak pulih dengan indikator PAD Singkawang menunjukan trend membaik. Realisasi PAD Singkawang triwulan III tahun 2020 Rp.113,3 miliar atau terjadi pertumbuhan 2,2% dari triwulan sebelumnya. (top)
