Singkawang, REAKTIFNEWS.com
Komitmen Pemkot Singkawang terus meningkatkan sinergi bersama program-program Pemprov Kalbar dan Pemerintah Pusat untuk kendalikan tingkat inflasi guna melindungi warga terhadap lonjakan harga kebutuhan bahan pokok sehari-hari jangka pendek dan panjang.
Penjabat Wali Kota Singkawang, Drs. H. Sumastro, M.Si., mengungkapkan saat menghadiri forum High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat di Hotel Mercure Pontianak yang dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., Selasa (11/4/2023).
“Inflasi di Singkawang bulan maret masih relatif terkendali, masih di bawah ambang batas. Posisi inflasi bulan Maret yakni sebesar 0,23 % masih relatif terkendali dan dibawah ambang batas kita di Kota Singkawang,” ujar Sumastro dalam paparannya.
Andil terbesar penyebab inflasi di Kota Singkawang sebut Sumastro terkait kebutuhan BBM, daging babi dan rokok kretek/filter. Khusus kenaikan harga daging babi karena ternak babi di kota Singkawang dan Kalbar terserang virus African Swine Fever (ASF).
“Sehingga untuk memenuhi kebutuhan harus dipasok dari luar Kalbar, yakni Bali, Jawa Timur dan Lampung,” ujar Sumastro.
Dalam upaya pengendalian harga terutama kebutuhan bahan pokok masyarakat, dikatakan Sumastro bahwa Pemkot Singkawang selain rutin melakukan operasi pasar dengan menjual secara bersubsidi beras dan gula pasir melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Singkawang dan Pemprov Kalbar di Pasar Beringin dan Alianyang.
Ia mengatakan di samping itu Dinas Pertanian melakukan program Gelar Pangan Murah (GPM) secara terjadwal, dengan menjual secara bersubsidi berupa paket beras 10 kg, minyak goreng, telur, bawang merah dan bawang putih dengan syarat menunjukkan KTP dan KK asal Kota Singkawang.
“Kemudian Perum Bulog juga akan disalurkan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) secara gratis kepada warga miskin atau Kelompok Penerima Manfaat (KPM) sesuai DTKS Kemensos RI,” sebutnya.
Sumastro juga mengungkapkan Pemkot Singkawang terus berupaya sesuai arahan Gubernur Kalimantan Barat agar masing-masing Kabupaten dan Kota mampu mengendalikan inflasi bulan ke bulan (m to m) tidak lebih dari 0,5 % dengan menjaga stabilisasi harga bahan pokok melalui operasi pasar secara reguler atau dilakukan pada waktu tertentu.
“Seperti saat ini moment bulan puasa ramadhan dan jelang hari raya Idul Fitri dan Idul Adha nanti,” pungkasnya. (top/rn)
