Waspadai “Kejutan” Hacker di Pilkada Serentak 2024

by -285 views
waspada serangan siber pilkada 2024
Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Siburian menjadi pembicara dalam rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak 2024 di Sumatera, Selasa (9/7/2024). (Nikson Sinaga)

REAKTIFNEWS.COM, – Ancaman serangan siber pada penyelenggaraan Pilkada 2024 yang menjadi pilkada serentak terbesar harus diantisipasi secara serius. Belajar dari serangan terhadap Pusat Data Nasional Sementara, serangan siber bisa menghancurkan, mengubah, hingga menyandera data pemilu. Pengamanan sistem elektronik penyelenggara pemilu harus dilakukan dengan lebih baik.

”Sinergi Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sangat penting untuk menjaga suasana digital tetap kondusif dan menjaga keamanan siber selama Pilkada 2024,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto, di Medan, Sumatera Utara, Selasa (9/7/2024).

Hadi menyampaikan hal tersebut saat memimpin rapat koordinasi kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024 di wilayah Sumatera. Hadi menyebut, pemilihan kepala daerah pada 27 November 2024 menjadi yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia dengan diikuti 508 kabupaten/kota dan 37 provinsi secara serentak.

Hanya Daerah Istimewa Yogyakarta dan empat kabupaten/kota di Jakarta yang tidak ikut pemilu. ”Saya mengajak secara khusus Kepala BSSN untuk hadir ke rapat koordinasi ini,” kata Hadi.

Kepala BSSN Hinsa Siburian mengatakan, serangan siber paling rentan pada Pilkada 2024 adalah ancaman teknis yang bisa mengganggu sistem elektronik yang digunakan Komisi Pemilihan Umum. Serangan siber ransomware seperti yang menyerang PDNS 2 pada akhir Juni lalu bisa saja terjadi pada Pilkada 2024 sehingga harus diantisipasi.

”Serangan itu bisa mengganggu sistem elektronik yang digunakan KPU, bisa menghancurkan, mengubah, mencuri, menyandera data hasil, dan bisa memasukkan data,” kata Hinsa.

Selain serangan siber yang bersifat teknis, Hinsa juga menyebut bahwa serangan siber yang bersifat sosial juga menjadi ancaman yang cukup besar pada Pilkada 2024. Serangan siber bersifat sosial menggunakan informasi yang telah direkayasa untuk mempengaruhi ide, pilihan, pendapat, emosi, tingkah laku, hingga opini publik.

”Serangan siber ini juga dapat mengubah cara pikir, sistem kepercayaan, dan perilaku manusia. Ini juga sangat rentan terjadi pada dimensi politik,” kata Hinsa.

Untuk mengantisipasi serangan siber yang bersifat teknis dan sosial, BSSN melaksanakan operasi pengamanan siber dan sandi selama 87 hari mulai dari H-63 sampai H+23 pada penyelenggaraan Pilkada 2024 di semua provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada.

”Kami membentuk empat satgas (satuan tugas) untuk Pilkada 2024, yakni Satgas Pengamanan Siber, Satgas Pengendalian Informasi, Satgas Sandi, serta Satgas Komunikasi dan Publikasi,” kata Hinsa.

Satgas ini, antara lain, bertugas untuk melaksanakan identifikasi, penanggulangan, dan pemulihan infrastruktur aset siber jika ada ancaman. Satgas juga mengamati dan menganalisis media sosial, termasuk melakukan kontra dan penguatan narasi. (TIM/RN)

Editor: Topan
Sumber: polkam.go.id

No More Posts Available.

No more pages to load.