Singkawang, REAKTIFNEWS.COM
Tajuk mengenai pemberian hibah oleh pemerintah daerah (pemda) dalam hal ini oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Singkawang kepada sebuah institusi pendidikan swasta Torsina Singkawang menuai polemik di kalangan warga Singkawang. Publik kota Singkawang menilai pemberian hibah uang tersebut jika disandingkan dengan urusan Pemkot Singkawang justru yang seharusnya mendapatkan prioritas lebih.
Penanggulangan kemiskinan, penyediaan sarana dan prasarana, serta peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat merupakan contoh kewajiban Pemkot Singkawang yang dianggap paling mendasar dan urgen.
Seperti yang dikatakan praktisi hukum Kota Singkawang, Ridha Wahyudi, S.H., di Singkawang, Senin (25/9), bahwa pemberian hibah uang untuk satu sekolah swasta semata sejumlah Rp4,5 miliar ini dianggap kurang begitu mendesak khususnya jika penerima hibah merupakan institusi yang secara fiskal lebih mampu dibandingkan Pemkot Singkawang.
Ridha juga menyayangkan pemberian hibah tersebut selain diluar urusan wajib Pemkot Singkawang yang pada kenyataannya masih terlalu banyak untuk diatasi juga berdampak pada berkurangnya alokasi anggaran di sektor lain.
“Kita harus posisikan dengan cermat soal pengalokasian keuangan daerah ini agar benar-benar efektif. Bahkan saat ini justru yang paling krusial adalah soal stunting di singkawang misalnya, nah urusan seperti ini bukankah lebih penting dibanding membantu sekolah swasta bangun gedung baru itu,” jelas Ridha.
Bahkan, tambah Ridha, pemberian hibah uang kepada sekolah swasta Torsina Rp4,5 miliar oleh Pemkot Singkawang tersebut justru menabrak asas keadilan, rasionalitas, transparansi serta akuntabilitas.
“Hibah yang diberikan ke sekolah swasta ini tergolong fantastis dan mencederai prinsip dasar pemberian hibah itu tadi,” tegas Ridha.
Ia juga mempertanyakan urgensi yang menjadi dasar kajian pemberian hibah uang oleh Pemkot Singkawang sejumlah Rp4,5 miliar ini ke sekolah swasta Torsina yang dinilai model pendidikannya profit oriented.
“Kajian pemkot singkawang yang tengah menganggung banyak hutang ini apa. Lantas hibah uang sebanyak itu kok diberikan kepada aktivitas pendidikan yang justru bersifat lebih mengutamakan keuntungan,” terangnya.
Termasuk disinggung oleh Ridha soal prosedur hibah tersebut hingga muncul dalam APBD.
“Prosedurnya dimulai dari usulan pemberian hibah ke kepala daerah, evaluasi, hingga muncul dalam APBD. Nah, ada pertimbangan kesepakatan apa hingga sekolah swasta ini nomplok dapat miliaran begitu,” ujarnya.
Ridha berharap Pemkot beserta DPRD Singkawang dalam menyusun anggaran lebih mengedepankan prinsip efisiensi, output, keadilan dan yang terpenting prioritas.
“Jangan sampai giliran rakyat yang sangat membutuhkan selalu disodorkan alasan tidak ada dana,” pungkas Ridha. (top)
