REAKTIFNEWS.COM, Singkawang – Anggota DPRD Kota Singkawang dari Fraksi Hanura, Rahman Jar’ie menyoroti berbagai masalah terkait pengelolaan sampah di Kota Singkawang.
Mulai dari tempat pembuangan sampah (TPS) hingga ke tempat pembuangan akhir (TPA) Wonosari, Kelurahan Sekip Baru, Kecamatan Singkawang Tengah yang dinilai masih belum maksimal.
Hal itu disampaikannya usai melakukan kunjungan kerja pengelolaan sampah di Bogor, Jawa Barat beberapa hari lalu.
Rahman menyebut revisi peraturan daerah (Perda) perlu dilakukan, hal ini selain nantinya menjadi payung hukum terkait keseriusan pemerintah dalam teknis pengelolaan sampah di Kota Singkawang.
“Melihat daerah lain, Bogor misalnya, kesadaran masyarakatnya terbilang tinggi. Sampah organik dan anorganik mereka pisah. Kalau di kita masih banyak malah yang menumpuk di pinggir jalan,” ujar Rahman yang juga ketua Pansus pengelolaan sampah di DPRD Singkawang ini, Minggu, (4/1/2024).
Atas permasalahan tersebut, Rahman menilai bahwa Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Singkawang belum maksimal melakukan penanganan sampah baik mulai dari TPS hingga ke TPA Wonosari.
“Di Bogor itu selain anggaran diprioritaskan untuk penanganan sampah, unit-unit paling bawah dari kelurahan hingga kecamatan dibentuk khusus. Sampah bagi mereka punya nilai ekonomis tinggi, yang plastik dijadikan paving, bahkan ulat-ulat dari sampah diolah jadi pakan ternak,” terang Rahman Jar’ie yang kembali maju menjadi Caleg DPRD Kota Singkawang pada Pemilu 2024 ini.
Oleh sebab itu, lanjut dia, Dinas LH Kota Singkawang perlu membuat trobosan program kerja dan tidak semata soal ketegasan dalam aturan penanganan sampah.
“Bayangkan, di kita kendaraan operasional sampahnya banyak yang sudah uzur. Belum lagi gaji petugas kebersihan juga masih dibawah UMR dan tidak sebanding dengan tugas mereka yang berat itu,” tegas Rahman.
Hal penting lainnya juga disinggung Rahman yakni soal infrastruktur di Wonosari menuju lokasi TPA yang hingga saat ini kondisinya rusak berat. “Jalan menuju TPA Wonosari juga harus diperhatikan. Selain mengganggu mobilitas armada pengangkut sampah juga berpengaruh terhadap lingkungan kebersihan dan kesehatan warga karena sampah yang diangkut itu tak jarang berceceran,” urainya.
Sementara itu salah satu warga Wonosari, Budi Wijaya, mengatakan saat ini di TPA Wonosari hanya dijadikan tempat untuk menumpuk sampah dari TPS yang ada di Singkawang.
“Bau sampah dari TPA sangat menyengat. Terutama saat musim penghujan, pasti pencemaran limbah sampah TPA ini sangat mempengaruhi kesehatan warga di sini,” tutur Budi Wijaya.
Ia juga mendukung upaya para anggota dewan melalui pansus pengelolaan sampah Kota Singkawang tersebut. Bahkan menurutnya agar Perda yang baru nantinya juga mengatur hingga hal-hal yang bersifat teknis.
“Harus begitulah dewan, jadi masyarakat tidak semata mengetahui kunjungan kerja mereka, namun juga menerapkan hasil dari kunjungan kerjanya,” sebutnya.
“Pemerintah juga bisa mengatifkan kembali TPS yang mobile selain menambah jumlah TPS yang sudah ada. Penduduk kan semakin bertambah, pastinya volume sampah di Singkawang juga demikian,” imbuhnya.
Mengenai kerusakan jalan diakui Budi bukan semata karena mobilitas truk pengangkut sampah yang sangat tinggi, melainkan diperparah oleh truk pengangkut material pasir dan kayu ilegal yang ada di Wonosari khususnya.
“Jalan rusak bukan cuma karena lalu-lalang truk sampah, tapi truk pengangkut material pasir dan kayu juga. Kalau kayu itu biasanya malam hari aktivitasnya, kita juga minta aparat berwajib untuk aktif mengawasi dan bertindak. Para pengusaha galian itu juga haruslah bertanggung jawab untuk kerusakan jalan kami,” pungkasnya.
Permasalahan sampah memang menjadi salah satu masalah klasik di Kota Singkawang. Mungkin jika tiap 30 orang anggota DPRD Kota Singkawang berkenan menyisihkan setidaknya masing-masing Rp300 juta aspirasi mereka setidaknya dapat sangat membantu menyelesaikan permasalahan sampah di Singkawang ini. (top/tim/RN)
