REAKTIFNEWS.COM, Singkawang Kota – Rentetan permasalahan hukum yang menerpa Pemkot Singkawang saat ini menunjukkan lemahnya sumber daya manusia (SDM) bagian hukum Setda Kota Singkawang, sekaligus membuat kewibawaan penyelenggaraan Pemkot Singkawang di era Wali Kota Tjhai Chui Mie semakin terpuruk.
Hal ini terbukti dengan beragam persoalan hukum yang muncul tidak dapat dapat diantisipasi sedini mungkin. Sebut saja dugaan korupsi Mal Pelayanan Publik (MPP), SDN 23, SPPD Fiktif serta Tunjangan Perumahan DPRD, Dana BOS, hingga permasalahan mafia tanah.
Sebagaimana diketahui, Bagian Hukum antara lain berfungsi merencanakan program kerja operasional kegiatan bagian hukum, mengkoordinasikan perumusan peraturan daerah, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan serta menyiapkan bahan rancangan peraturan daerah.
Bagian hukum juga berfungsi menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua perangkat pemerintah daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas, menghimpun peraturan perundang-undangan, melakukan publikasi produk hukum dan dokumentasi hukum, memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan bagian hukum sesuai bidang tugasnya, melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsi, hingga melaporkan hasil kerja kepada atasan.
Praktisi hukum Ridha Wahyudi, S.H., menilai beragam penyebab kekacauan di lingkup Pemkot Singkawang yang berujung pada timbulnya beragam permasalahan hukum yakni minimnya SDM mumpuni di jajara Setda Pemkot Singkawang.
“Mereka minim pengalaman dan kurang atau bahkan tidak profesional. Biasalah, mungkin polan kerjanya sebatas asal ibu atau bapak senang,” tegas Ridha.
Akhirnya publik berharap perlu upaya serius guna meningkatkan kewibawaan penyelenggaraan pemerintah daerah di lingkup Pemkot Singkawang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan asas umum pemerintahan yang baik. Semoga!
Editor: Topan
