Singkawang, REAKTIFNEWS.com
Pengamat pemerintahan sekaligus praktisi hukum, Ridha Wahyudi, mengungkapkan setidaknya ada dua isu krusial yang saat ini dihadapi Pj Wali Kota Singkawang meliputi topik keseharian menyangkut publik dan yang terkait kondisi internal di pejabat pemkot yang menjadi penyebab lambatnya pelaksanaan beberapa program. Dukungan pejabat lemah.
“Pj Wali Kota Sudah bekerja? Iya. Sudah memadai? Belum. Kenapa demikian, ini karena rata-rata pejabat pemkot dan bahkan unsur Forkopimda terkesan pasif. Makanya isu-isu keseharian misalnya terkait ancaman banjir dan insiden yang baru saja terjadi terkait kejahatan jalanan terkesan terjadi begitu mudah,” ujar Ridha, Selasa (28/3/2023).
Kemudian, Ridha menyebut sebenarnya Pj Wali Kota sendiri sebenarnya sudah cukup progresif dan dibuktikan dengan beragam penghargaan yang didapat, termasuk aktif dalam beberapa kesempatan seremonial. Sayangnya jajarannya kurang berperan, imbasnya beberapa program Pj Wali Kota terkesan tidak berjalan.
“Makanya saya bilang seluruh komponen pemerintahan di pemkot itu harus men-support penuh Pak Wali Kota. Ini kan terkesan sudah terjadi masalah baru dinas bergerak, larang siswa bawa motor dan sebagainya. Kepolisian juga, harusnya rutin gelar operasi Pekat, dukunglah penjabat ini,” tegas Ridha.
Lanjut Ridha, jadi seharusnya dengan adanya mekanisme yang ditunjuk atau ditugaskan, Pj Wali Kota Singkawang ini tidak memiliki biaya politik. Untuk itu sudah seharusnya Pj Wali Kota bisa sangat keras dalam hal menjaga stabilitas pemerintahan dan daerah.
“Tugas penjabat daerah itu menjaga stabilitas pemerintahan mengganti posisi pejabat definitif. Menjaga pertumbuhan ekonomi di Singkawang dan meningkatkan distribusinya, bahkan sampai mengelola isu keberagaman. Tidak sulit jika didukung segenap pihak,” tutur wakil rakyat Singkawang periode 2004-2009 ini.
Ridha Wahyudi mengingatkan, terkait masa jabatan Sumastro sesuai surat keputusan pengangkatan sebagai Pj Wali Kota berjalan terus. “Kita lihat lagi kinerjanya (Pj wali kota). Selama masyarakat tidak ada yang komplain. Memang SK Penjabat kan berbunyi maksimal, makanya harus mampu berkoordinasi dengan pihak eksternal, seperti Forkopimda, organisasi masyarakat, dan tokoh-tokoh masyarakat. Itupun jika dukungan internal sudah fix,” pungkas Ridha Wahyudi. (YUD/RN)
