Singkawang, REAKTIFNEWS.com
Usai memborong sebanyak 5 ( lima ) penghargaan dan 3 ( tiga) plakat dari semua kategori yang telah ditentukan kepada Instansi yang menerapkan Norma Standar Prosedur Kepegawaian (NSPK) dengan predikat luar biasa. Hal ini sesuai penilaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Regional V yang membawahi Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Kalimantan Barat, dan Provinsi Lampung.
Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., yang juga pernah menjabat sebagai Wali Kota Pontianak dua periode berturut ini mengatakan semenjak dirinya menjabat sebagai Gubernur meminta kepada seluruh jajaran ASN dibawahnya untuk tegas dan disiplin dalam segala aspek agar kinerja mereka bisa menghasilkan output yang baik.
“Jadi penghargaan-penghargaan dan award yang kita dapat itu bisa diuji dari output terhadap kinerja ASN Provinsi. Sehingga apa yang didapat itu selaras dengan apa yang dikerjakan,” ujar Sutarmidji usai acara tersebut di Hotel Aston Pontianak, Selasa (2/8/2023).
Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa, diluar dari penghargaan yang didapat hari ini, bahwa masih banyak lagi capaian-capaian prestasi dari Pemerintah Provinsi Kalbar. Dimana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemprov Kalbar terbaik kedua setelah DKI Jakarta. Kemudian Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan berhasil meraih peringkat kedua setelah Jogjakarta, serta MCP pada urutan ketiga dari KPK. Selain itu dirinya menjelaskan keberhasilan lainnya yakni Desa Mandiri dari 1 menjadi 877, Desa Sangat Tertinggal sebanyak 667 kini sudah tidak ada lagi, kemudian Desa Tertinggal sebanyak 928, sekarang hanya sisa 16.
“Ini menunjukan bahwa kinerja ASN itu sudah baik dan sebetulnya banyak lagi prestasi-prestasi yang kita raih. Bahkan sejak awal menjabat sebagai Gubernur nilai APBD sekitar 1,7 Triliun dan diakhir masa jabatan saya bisa mencapai 3,2 Triliun. Ini menunjukan bahwa tata kelola pemerintahan sudah bekerja sangat baik dan transparan,” ujar Sutarmidji.
Di tempat yang sama, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Hj. Imas Sukmariah, S.Sos., MAP., mengutarakan bahwa pemberian penghargaan ini dilakukan berdasarkan dari seluruh kriteria seperti Perencanaan Mutasi Kepegawaian kemudian Pengelolaan tentang Pengembangan Kompetensi, Kinerja, serta Norma Standar Prosedur Kepegawaian (NSPK).
“Artinya, Pak Gubernur dan Pak Sekda telah melakukan layanan kepegawaian dari mulai pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian sesuai dengan Norma Standar Prosedur Kepegawaian (NSPK) serta sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu, pada hari ini kita berikan penghargaan untuk terus menjaga bahwa seluruh proses layanan kepegawaian sudah sesuai ketentuan,” jelas Imas Sukmariah.
Selain itu, dirinya juga memastikan bahwa dari semua penilaian itu tidak ada intervensi dari Kakanreg V Pusat yang salah satunya membawahi Provinsi Kalimantan Barat.
“Ini betul – betul kriteria yang dibangun oleh BKN sendiri dan kami satu sama lain tidak ada intervensi dari pejabat Eselon 1 yang dilihat termasuk saya sebagai Sekretaris Utama BKN,” timpalnya.
Diketahui penghargaan yang diraih Pemprov Kalbar pada ajang kali ini diantaranya Peringkat 1 Implementasi Manajemen Kinerja, Peringkat 1 Perencanaan Kebutuhan dan Mutasi Kepegawaian, Peringkat 2 Pembangunan Kompetensi, Implementasi Manajemen ASN Terbaik serta penghargaa Special Mention-Komitmen Peningkatan Pelayanan Kepegawaian. (top/RN)
