Singkawang, REAKTIFNEWS.COM
Kemitraan antara PLN dan Pemerintah Kota Singkawang telah terjalin dengan sangat baik sejak dahulu hingga sekarang. Hal ini semakin dibuktikan dengan digelarnya Gathering Komunikasi Kendaraan Listrik dan Gathering Agriculture Stakeholders di Ballroom Hotel Swiss Belinn Kota Singkawang, pada Rabu (27/9/2023) dilansir Media Center Singkawang.
PLN sejatinya selalu menjadi pelaku dibalik layar segala kelancaran event-event besar yang telah sukses digelar di Kota Singkawang selama ini. Begitupun sebaliknya PLN juga dalam setiap acara atau kegiatannya tak lupa menghadirkan Pemerintah Kota Singkawang.
“Sejak masa lalu sampai sekarang terus terang saya sangat bersyukur tinggal di kota Singkawang karena PLN sudah betul-betul menjanjikan ketenangan, apabila kita membuat acara, apabila kita ada keperluan yang memang memerlukan satu dukungan PLN kita tidak lagi khawatir seperti masa lalu.” Kata Pj Wali Kota Singkawang, Sumastro.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memberikan peringatan kepada jajaran pimpinan di PT PLN (Persero) untuk terus memahami nilai-nilai dasar PLN sebagai sebuah perusahaan negara agar selalu berjalan dengan baik.
Ia pun meminta kepada para pimpinan PLN di berbagai level untuk memaknai kepanjangan dari tiga singkatan PLN, yakni Perusahaan Listrik Negara (PLN). Singkatan itu menurutnya mampu menjadi dasar untuk bekerja dengan baik di perusahaan penyedia listrik itu.
Untuk kepanjangan pertama, yakni “perusahaan” menurutnya memiliki arti bahwa PLN adalah institusi yang harus dikelola dengan baik demi memberikan nilai tambah. Ia menekankan, PLN bukanlah yayasan yang bisa dikelola sembarangan.
“Ini bukan yayasan sosial, ini bukan yayasan sembarangan, ini perusahaan,” kata Suahasil dalam acara Program Leadership Award 2023, Kamis (5/10/2023).
Kepanjangan dari singkatan kedua, Wakil Komisaris PLN itu melanjutkan, yakni “Listrik” memiliki arti bahwa setiap insan di PLN meski memiliki latar belakang pendidikan berbeda harus tetap memahami seluruh ilmu tentang kelistrikan dan mampu menjadikan PLN pemimpin di industri itu.
“Harus tahu perusahaan harus tahu listrik. latar belakan pendidikan hukum, akuntansi, ekonomi, insinyur, matematika, tapi kalau bekerja di PLN anda harus tahu listrik, maka itu diberikan seperangkat materi,” tegasnya.
Singkatan terakhir, yang memiliki kepanjangan “Negara”, menurutnya memiliki arti bahwa setiap pimpinan dan pegawai di perusahaan BUMN itu harus memahami bahwa perannya adalah bekerja sebagai perusahaan milik negara. Maka kepentingan negara yang ditugaskan oleh rakyat harus diutamakan.
“Jadi ini perusahaan listrik negara, bukan perusahaan listrik siapa-siapa. Kalau anda bekerja, anda bekerja sebagai negara, kalau dikaitkan negara harus hadir, PLN harus menghadirkan negara,” tutur Wamenkeu.
Suahasil lalu mengingatkan kepada para pimpinan di PLN pada kesempatan itu bahwa ketika peranannya sudah dipahami sebagai negara maka kepentingan yang ada di benak mereka haruslah kepentingan negara yang seluruhnya merupakan hasil dari penugasan oleh rakyat.
Tugas dari rakyat untuk negara itu menurutnya terdiri dari empat hal, yakni melindungi segenap bangsa, menyejahterakan setiap warga, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia.
“Negara ini dibentuk rakyatnya untuk menjalankan empat tugas tersebut, kalau anda negara anda jalankan empat itu dan saya ingin ingatkan PLN adalah negara anda leaders dari negara ini di bidang listrik yang kita jalankan secara usaha,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo juga mengingatkan bahwa PLN juga merupakan PT atau perseroan terbatas. PT itu menurutnya bertujuan bukan untuk menyediakan listrik, melainkan mencari keuntungan berdasarkan UU PT.
“Mohon izin Pak Wamenkeu, Pak Wakomut, UU PT tujuan PT adalah mencari keuntungan pak, profit, coba baca UU PT, profit, tapi dalam hal ini harus dicari titik keseimbangan yaitu kita harus menyediakan listrik yang anda affordable reliable sekarang ada tambahan green, dan dalam hal ini negara hadir,” ucap Darmawan.
“Kita ditugaskan untuk melistriki suatu daerah apakah komersial feasibility menjadi consideration yang utama, tidak. Kita ditugaskan negara menyediakan listrik di daerah terpencil kita laksanakan itu for better or worst demi menjalankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” tegasnya. (Arr/RN)
