REAKTIFNEWS.COM, SINGKAWANG – Parlinggoman, S.IP, MM., merupakan salah satu nama yang disebut bakal mengisi posisi kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Singkawang saat proses lelang jabatan kembali bergulir di era Penjabat (Pj.) Wali Kota Singkawang Sumastro.
Walaupun pendaftaran Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama (JPTP) Tahun 2024 diketahui baru bermula Jumat 23 Februari hingga 8 Maret 2024 mendatang, namun informasi nama Parlinggoman sudah santer disebut-sebut bahkan dikalangan PNS Pemkot Singkawang saat ini.
Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama (JPTP) di Lingkungan Pemkot Singkawang ini tidak semata menawarkan kursi kosong jabatan kepala Bapenda, beberapa jabatan lain yakni kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM (Disperindag UKM), kepala Dinas Perhubungan (Dishub), kepala Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) dan terakhir asisten Administrasi Umum (Adum) Sekda Kota Singkawang.
Secara definisi, lelang jabatan adalah bentuk dari promosi jabatan yang dilakukan secara transparan dan selektif.
Dasar hukum lelang jabatan diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU tersebut terdapat ketentuan perihal wewenang kepala daerah untuk menentukan struktur Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) dan pengisian jabatannya.
Publik kemudian bertanya, apakah sistem lelang jabatan di era Penjabat (Pj.) Wali Kota Singkawang Sumastro kali ini akan efektif mereformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Singkawang? dan lantas apakah lelang jabatan kali ini juga bisa menjamin seleksi pejabat menjadi transparan dan akuntabel?
Atau bahkan pertanyaan lainnya yakni, apakah seleksi posisi aparatur birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang di era Sumastro kali ini juga dapat memenuhi keinginan publik Singkawang dan berjalan sebagaimana mestinya demi memutus rantai nepotisme sebagai upaya membangun meritokrasi?
Sebagaimana diketahui, meritokrasi merupakan bentuk pemerintahan atau administrasi ketika para pemimpin dipilih berdasarkan prestasi atau kemampuan mereka.
Sejumlah pertanyaan publik dan segenap pihak tersebut pastinya juga akan terjawab pada waktunya. (top/yd/tim)
