ReaktifNews.com (Sambas, Kalbar) – Dinasti mantan Bupati Burhanudin A Rasid akan kembali memimpin Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, setelah pasangan bupati dan wakil bupati Satono – Fahrur Rofi berhasil memenangkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020. Masyarakat di Kabupaten Sambas memang sudah tak asing dengan figur pasangan calon Bupati Sambas yang mengusung motto mereka “Sambas Berkemajuan” dalam perhelatan Pilkada di Kabupaten Sambas kali ini.
Diakui mantan Bupati Sambas dua periode, Burhanudin A Rasid, sebagaimana dilansir insidenpontianak.com beberapa waktu lalu mengatakan, Satono merupakan anak secara ideologis dan Fahrur Rofi merupakan anak biologisnya. Sejak usia 11 tahun, pria yang karip disapa Bang Haji, besar di keluarga Burhanudin. Dia pun mantap memeluk Islam sejak kecil. Di sana dia dibimbing, dalam berbagai hal. Sampai akhirnya menjadi pribadi taat dan merakyat.
“Mereka kita bimbing, kalau melintas lewat di desa jangan sekali-kali kaca mobil kalian ditutup, lambai rakyat kalian, tegur sapa rakyat,” pesan Burhanudin.
Sebagaimana menurut hitungan formulir C1 (real count) tingkat Kecamatan, pasangan dengan nomor urut 2 yakni Satono – Fahrur Rofi memperoleh setidaknya 85,830 suara. Melampaui cukup jauh calon Bupati petahana nomor urut 4 yakni Atbah Romin Suhaili – Hairiah yang hanya mampu meraup total 66,491 suara.
Pasangan calon Bupati Sambas Satono – Fahrur Rofi unggul di enam Kecamatan. Keenamnya adalah Selakau Timur, Tebas, Semparuk, Selakau dan terakhir di Pemangkat. Sementara calon petahana Atbah Romin Suhaili – Hairiah hanya unggul di tiga Kecamatan saja yakni Sejangkung, Salatiga dan Sajad.
Sebagaimana diketahui, Burhanudin A Rasid merupakan mantan Bupati Sambas dua perode pada 2001-2006 dan 2006-2011. Untuk itulah, Ia berharap anak ideologis dan biologisnya itu mampu membawa Sambas lebih baik. Bahkan bisa melanjutkan rencana pembangunan jangka panjang yang sudah disusun 25 tahun silam. Apalagi masih banyak sejumlah pekerjaan rumah saat ini belum terselesaikan, utamanya pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan.
“Padahal seharusnya 2016 sudah berjalan pembangunan ekonomi rakyat. Saat ini pembangunan di perbatasan belum selesai, termasuk pembangunan Tebas maupun Jawai. Jadi banyak persoalan dan PR yang harus diselesaikan,” pungkasnya. (top)
