REAKTIFNEWS.COM – Ketua KPU Provinsi Kalbar Ramdan menyebutkan, persoalan infrastruktur komunikasi masih menjadi satu diantara kendala yang dihadapi saat pelaksanaan Pemilu atau Pilkada. Apalagi menuju smart election, dimana proses rekapitulasi suara akan memanfaatkan jaringan internet.
Setidaknya, di Provinsi Kalbar ada 250 desa yang belum terjamah sarana prasarana komunikasi apalagi akses internet. Ramdan berharap agar pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dapat membenahi kondisi tersebut sesuai yang disampaikan ke KPU RI.
“Ini tentu akan menjadi persoalan terkait dengan kegiatan atau penyelenggara maupun teknis tahapan. Contoh sirekap misalnya, tentu sangat membutuhkan dukungan informasi teknologi. Meskipun memang saat Pilkada 2020 yang lalu, juga diterapkan dengan cara off line ketika mendapat akses internet, isian itu di capture kemudian saat ada akses internet atau rekap ditingkat PPK, maka sirekap itu masuk secara otomatis,” katanya usai Peluncuran Hari Pemungutan Suara Pemilu Serentak 2024, di Kantor KPU Kalbar, Senin (14/02/2022) malam.
“Nah tentu dalam perkembangan smart election, tentu ini akan menjadi persoalan. Apalagi ke depan (pemilihan) ini banyak dilakukan dengan sistem informasi teknologi,” tambah Ramdan.
Selain itu, hal yang juga menjadi konsen KPU Provinsi Kalbar adalah soal badan ad hoc yang nantinya akan dibentuk untuk melaksanakan tahapan Pemilu. Besaran honor untuk badan ad hoc, kata Ramdan masih disusun oleh KPU kabupaten dan kota. Diharapkan, ada perhatian khusus untuk mereka yang menjadi petugas pelaksana pemilihan di daerah sulit.
“Honor badan ad hoc ini dilakukan pengajuan sesuai dengan nominal. Karena selama ini nominalnya itu dianggap kurang cukup. Sehingga KPU RI sudah berupaya mengusulkan dengan besaran angka tersebut, besarannya masih menunggu kepastian dari Kementerian Keuangan. Termasuk daerah sulit ini menjadi perhatian. Kami sudah meminta teman-teman di kabupaten yang sulit kondisi daerahnya, seperti daerah pedalaman dan kepulauan untuk menjadi perhatian khusus, sehingga bisa difasilitasi misalnya oleh pemerintah daerah,” tutupnya. (*/KBRN.Pontianak/RN)
